Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
DALAM tiga tahun terakhir pemerintah gencar membangun infrastruktur, baik berupa jalan, pelabuhan, jalan tol, jalur kereta api, bandara, dan lainnya. Tahun ini, pembangunan beralih ke sumber daya manusia (SDM). Presiden Joko Widodo berharap program tersebut benar-benar disiapkan tahun ini.
Dia juga ingin Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus difokuskan pada program-program strategis nasional. "Kalau enggak strategis, enggak usah," tegas Jokowi saat memimpin sidang kabinet paripurna dengan topik 'Ketersediaan Anggaran dan Pagu Indikatif Tahun 2018 dan Prioritas Nasional Tahun 2019 di Istana Negara, Jakarta Pusat, kemarin. Sidang tersebut antara lain dihadiri Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, serta Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution.
Kepala negara menjelaskan, anggaran yang dikucurkan pada akhir 2014 mencapai Rp170 triliun untuk membangun infrastruktur. Pemerintah bahkan menambah anggaran hingga Rp300 triliun untuk pembangunan sarana dan prasarana tersebut. APBN 2019, kata Jokowi, kini dialokasikan untuk menopang pembangunan SDM. "Saya enggak ingin nanti ada tambahan anggaran, tetapi tidak kelihatan masif. Tidak kelihatan ada perubahannya," ucap dia.
Jokowi meminta setiap kementerian serius menyiapkan program. Ia berulang kali meminta jajarannya menyusun program khusus mengenai investasi SDM. "Anggaran ini tidak kita ecer-ecer, kita bagi-bagi enggak (kelihatan hasilnya). Kita ingin fokus mengarah dan hasilnya benar-benar menetas," tegas eks Wali Kota Solo itu.
Pemerintah belakangan kerap dikritik, terutama terkait dana pembangunan yang mayoritas berasal dari utang yang jumlahnya terus membengkak. Hingga akhir Februari jumlahnya mencapai Rp4.034,8 triliun.
Menurut Jokowi utang itu merupakan akumulasi dari pemerintahan sebelumnya. "Saya dilantik utang sudah Rp2.700 triliun. Saya ngomong apa adanya. Bunganya setiap tahun Rp250 triliun. Kalau empat tahun, sudah tambah seribu," kata Presiden dalam sambutannya di Konvensi Nasional Galang Kemajuan Tahun 2018 di Ballroom Puri Begawan, Bogor, Sabtu (7/4).
Langkah pengamanan
Meski demikian, pemerintah tetap diingatkan agar memperhatikan realisasi defisit anggaran terhadap produk domestik bruto (PDB). Dengan batasan defisit anggaran yang cukup terbatas, pemerintah harus mengambil strategi pengamanan dari penciptaan utang. Hal itu disampaikan ekonom Indonesia Banking School (IBS) Batara M Simatupang kepada Media Indonesia, kemarin.
Menurut Batara, langkah pengamanan yang dimaksud meliputi pengetatan penerbitan obligasi baru. Menurut dia, penambahan utang yang tidak terkendali berisiko mendorong pergerakan defisit anggaran di luar batas aman. "Pemerintah pun harus menggali sumber penerimaan pajak lebih dalam sebagai tulang punggung APBN." (Tes/E-2)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved