Kesenjangan bukan soal SARA

BAHWA kesenjangan sosial dan ekonomi masih ada di Indonesia, itu benar adanya. Namun, salah besar jika kesenjangan kemudian dikaitkan dengan suku, agama, ras, dan antargolongan atau SARA.

Itulah yang disampikan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudi Latief dalam seminar bertajuk Ekonomi Pancasila di Era Jokowi: Konsep, Tantangan, dan Implementasi, di Perpustakaan Nasional, Jakarta, kemarin. Menurutnya, sangat tidak tepat jika kesenjangan ekonomi didikotomikan berdasarkan SARA.

Yudi menegaskan kesenjangan yang saat ini terjadi tidak mengenal SARA. Ia mencontohkan, dari 74 ribu desa di Tanah Air, sebanyak 39 ribu desa yang tertinggal berada di kawasan timur Indonesia yang notabene mayoritas bukan beragama Islam. "(Kesenjangan) jangan ditaruh dalam pembelahan etnik dan agama," ujarnya.

Jika kesenjangan dikaitkan dengan etnik atau agama, imbuh Yudi, akan memantik ketegangan sosial. Dia mengambil contoh Malaysia yang pada 1960 dilanda ketegangan antara etnik Tionghoa dan Melayu karena dirasakan ekonomi dikuasai etnik Tionghoa. Pemerintah Malaysia saat itu kemudian memberikan perlakuan khusus kepada etnik Melayu.

"Akan tetapi, meski kesenjangan ekonomi di antara dua etnik itu berkurang, ketegangan sosial masih berlangsung sampai saat ini. Mungkin Malaysia secara ekonomi lebih baik, tapi dari segi bangsa tidak tercipta. Mereka memperingati hari kemerdekaan, tapi dirayakan sesuai etnik masing-masing," tukas Yudi.

Karena itu, ia menekankan bahwa kesenjangan tidak bisa diselesaikan dengan perlakuan khusus terhadap etnik, ras, agama, atau golongan tertentu, tetapi harus berdasarkan keadilan sosial. "Meskipun diberi perlakuan khusus, jangan ditaruh dalam pembelahan etnik dan agama. Apa pun agama dan etniknya, mereka yang miskin dan tertinggal harus diberi perlakuan khusus oleh negara."

Senada, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti yang dihubungi terpisah mengatakan kesenjangan di Indonesia tak boleh lagi dipandang dengan kacamata SARA. "Masalah kesenjangan ekonomi memang masih ada. Walaupun angka menurun, masih relatif tinggi. Namun, seharusnya Indonesia sudah membangun integritas nasional dan persatuan bangsa. Karena itu, masalah kesenjangan tidak perlu dan tidak relevan dikaitkan dengan etnik tertentu," kata Mu'ti.

Dia menekankan, pemerintah harus berperan aktif menelurkan kebijakan-kebijakan yang prorakyat kecil. Di sisi lain, diperlukan juga intervensi pemerintah untuk mengurangi jurang antara si kaya dan si miskin agar tidak bertambah lebar.

Ciptakan keadilan

Rais Syuriah PBNU KH Masdar F Mas'udi dalam seminar kemarin berpendapat faktor utama yang harus dipenuhi untuk mencapai keadilan sosial ialah menciptakan keadilan ekonomi. Pajak pun menjadi instrumen yang penting.

"Konsep Islam untuk wujudkan keadilan ekonomi, yang mampu dipungut sebagian kekayaannya dan dikembalikan untuk kepentingan bersama terutama yang tidak mampu," tutur Masdar.

Peneliti ekononomi Poltak Hotradero menilai kesenjangan tak lepas dari kurangnya gizi yang menimpa sebagian masyarakat Indonesia. Akibatnya, mereka menjadi kurang kompetitif lantas terjerembap dalam jurang kemiskinan. Karena itu, untuk mengatasi kesenjangan, bantuan gizi harus diberikan secara konsisten oleh pemerintah.

"Ini perlu waktu panjang dan mahal, tapi harus dilakukan," tandas Poltak.(Sat/X-8)