Ombudsman-TNI AD Evaluasi Cetak Sawah

DUGAAN adanya penyelewengan dalam program pencetakan sawah yang dilakukan Kementerian Pertanian (Kementan) bersama-sama dengan TNI-AD tidak hanya diendus BPK, tapi juga oleh kalangan internal TNI-AD.

Hal itu disampaikan anggota Ombudsman RI (ORI) Alamsyah Saragih saat menanggapi langkah BPK mendalami dugaan penyelewengan cetak sawah. Menurut Alamsyah, ORI bersama Irjen TNI-AD Mayjen Johny L Tobing akan bekerja sama memberesi masalah cetak sawah tersebut.

"Tim Itjen TNI-AD sudah mengumpulkan data (cetak sawah). TNI-AD komit program cetak sawah disetop dulu sampai evaluasi selesai," kata Alamsyah kepada Media Indonesia di Jakarta, kemarin.

Alamsyah mengaku sejak kerja sama tersebut dibuat Kementan dan TNI-AD pada 2015, ORI telah mengingatkan Menteri Petanian Amran Sulaiman bahwa kerja sama tersebut berpotensi malaadmi-nistrasi. Namun, Mentan Amran tidak menggubris dan beralasan pelibatan TNI-AD sudah sesuai dengan Inpres No 5 Tahun 2011.

"Padahal aturan itu lebih pada situasi krisis kekeringan. Kenapa perlu instrumen administrasi, agar anggaran dan tenggatnya jelas. Itu kan operasi militer nonperang. Lalu ngelesnya ada MoU, yang kenapa bukan dengan perguruan tinggi atau kontraktor malah dengan institusi yang terikat aturan dan tidak boleh sembarangan. Tetapi kan ngotot Mentan," ujar Alamsyah.

ORI pun menyangsikan klaim Amran bahwa program cetak sawah dengan TNI-AD naik 500% sebab berdasarkan temuan ORI di beberapa daerah, banyak area cetak sawah yang justru tidak berproduksi.

Saat ini BPK tengah mendalami dugaan penyelewengan dalam program cetak sawah itu. "Angkanya (dugaan kerugian negara) cukup besar dan fantastis. Oleh karena itu, kami akan mendalami," ungkap anggota I BPK, Agung Firman Sampurna, dengan raut wajah serius.

Anggota IV BPK Rizal Djalil menyatakan tidak ada masalah dalam cetak sawah. Rizal mengatakan itu di Kementan pada November 2017. "Audit BPK dalam program kerja sama antara Kementan dan TNI-AD sudah sesuai dan sejalan undang-undang. Laporan triwulan kedua tahun anggaran 2017, program cetak sawah menghasilkan 150.995 hektare lahan dengan serapan anggaran Rp2,6 triliun dari pagu Rp4,1 triliun," jelas Rizal.

Akan tetapi, Agung Firman menegaskan pelibat-an TNI-AD dalam program cetak sawah itu tidak clean and clear. "Enggak ada clean and clear!"

Dalam APBN 2017 anggaran program cetak sawah sebesar Rp1,18 triliun untuk 72.033 ha. Adapun pagu anggaran cetak sawah pada 2016 sebesar Rp2,06 triliun untuk 129.096 ha.

Bantuan teknologi

Kritik terhadap Amran sebelumnya datang dari Wapres Jusuf Kalla. Kalla menilai program cetak sawah dengan melibatkan TNI-AD tidak tepat sebab yang kini dibutuhkan petani ialah bantuan teknologi untuk meningkatkan produktivitas sawah. "Walaupun panglima, kodam, kodim, dan koramil dikerahkan oleh Menteri Pertanian tidak mempan karena pendapatan petani masih rendah. Itu jangan terus-terusan Pak Menteri karena petani ingin pendapatan yang tinggi," kata Kalla dalam acara Jakarta Food Security Summit (JFSS) 2018 di Jakarta, Kamis (8/3).

Terkait dengan temuan BPK yang menyebutkan ada potensi kerugian negara dalam program cetak sawah, Amran meminta hal itu kembali didalami sehingga hasil yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan. "Dulu pernah ada juga di Kalimantan, dibilang cetak sawah fiktif, padahal sudah panen dua kali."  (X-3)