Pengamat Mempermudah Investasi tidak Cukup Hanya Merevisi UU

PEMERINTAH berencana merevisi 11 undang-undang terkait perizinan menjadi 1 UU saja untuk mempermudah investasi. Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri menilai langkah tersebut sangat bagus meski dinilainya masih belum cukup.

Ia menyebut saat ini isu kemudahan investasi di tingkat nasional sudah sangat baik, tetapi ketika investor ke daerah maka timbul persoalan. Sehingga yang perlu dilakukan pemerintah tidak hanya merevisi UU, tetapi juga memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah.

"Di BKPM itu 3 jam sudah beres dapat NPWP, izin prinsip, dan notariat. Persoalannya setelah itu ke daerah dan pusat tidak bisa kontrol daerah, isunya koordinasi," ujar Chatib di sela acara fintech festival di Jakarta, Kamis (29/3).

Ia bercerita saat menjadi Kepala BKPM 2012-2013, dirinya tidak mempunyai wewenang untuk mengatur pemda. Sehingga ia melakukan pendekatan informal dengan mempromosikan daerah yang tidak berbelit dalam perizinan investasi kepada investor.

"Daerah yang bagus saya ajak roadshow, kalau ada investor mau saya arahkan sebaiknya ke daerah itu. Hanya bisa begitu karena kita tidak bisa punish mereka (pemda)," pungkasnya. (OL-1)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Anton Kustedja Abdullah