Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
BANK Dunia menepis kabar pernah mengeluarkan laporan mengenai status penguasaan lahan di Indonesia.
"Saya ingin memperjelas bahwa hal itu tidak benar," ujar Country Director Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste, Rodrigo Chaves, seusai pemaparan laporan kuartalan perkembangan ekonomi Indonesia di Jakarta, kemarin.
Sebelumnya, pada Senin (26/3), Wakil Ketua Umum PAN Hanafi Rais mengatakan kritik Amien Rais tentang 74% tanah negara yang dikuasai segelintir orang itu berdasarkan laporan Bank Dunia pada 2015.
Rodrigo sendiri menilai reforma agraria yang digencarkan Presiden Joko Widodo berdampak mengurangi kesenjangan kepemilikan lahan.
"Program sertifikasi lahan sejauh ini berjalan baik sebagai upaya menormalisasi kepemilikan lahan. Perlu diingat bahwa sekitar 70% lahan di negara ini mayoritas dikelola pemerintah," ungkapnya.
Sementara itu, Kantor Badan Pertanahan Nasional di berbagai daerah terus melanjutkan penerbitan sertifikat tanah. Di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, misalnya, sudah dibagikan 65 ribu sertifikat atau melampaui pembuatan 26 ribu sertifikat pada 2017.
"Lama pembuatan sertifikat sekarang hanya dua bulan. Biaya dikutip Rp150 ribu untuk pengukuran, tiga patok, dan satu materai," ujar Kasubsi Pemutahiran Data dan Pembinaan PPAT BPN Kabupaten Bojonegoro, Sony Bachtiar.
Kepala Kantor Wilayah BPN Jawa Tengah Heri Santoso mengatakan telah menginventarisasi lahan eks hak guna usaha di daerahnya. Setelah proses hukum dan pengajuan selesai, lahan itu akan dibagikan agar lebih berguna. "Tahun ini kita targetkan pembagian 3.000 bidang kepada petani," kata Heri.
Di sisi lain, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan sertifikat tanah berguna terutama ketika masyarakat ingin memulai suatu usaha. Masyarakat lalu disarankan mencari jaminan modal ke perbankan dan bukan ke rentenir.
"Manfaatkan kredit usaha rakyat dari pemerintah. Salah satu jaminannya bisa saja sertifikat tanah yang dibagikan oleh pemerintah," Kalla menegaskan di Jakarta, kemarin.(Tes/Faw/Cah/Dro/Pol/YK/AS/X-11)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved