Presiden: Percepatan Perizinan Dorong Ekspor dan Investasi

PRESIDEN Joko Widodo meresmikan perizinan online kepabeanan milik Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Peluncuran dilaksanakan di Gedung PT Samick Indonesia, Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (27/3).

Acara tersebut dihadiri sekitar 1.425 perwakilan perusahaan kawasan berikat di Indonesia. Jokowi menyampaikan kemudahan perizinan secara online ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing Indonesia dengan negara-negara lain.

Menurut Jokowi, zaman sekarang sudah berubah dan serba epat. Tidak ada lagi yang mengurus izin dengan cara manual. "Saya hanya ingin mengingatkan betapa jaman ini sudah berubah. Sudah jarang sekali kita melakukan tulis menulis,surat menyurat, 5-6-7 halaman ditimpa di atas kertas, dengan tinta diatas kertas," ujarnya.

Ia menyatakan, percepatan perizinan di bidang kepabeanan dan cukai merupakan hal yang positif. Hal ini akan membuat industri dengan mudah mendapatkan bahan baku yang berasal dari impor dan dalam melakukan ekspor.

"Peluncuran ini adalah hal yang baik. Saya minta syarat-syarat kepabeanan, perizinan, terus dipangkas sebanyak-banyaknya supaya tidak lagi bertele-tele sehingga semua serba singkat, bisa cepat sesuai dengan zaman," tandas Kepala Negara.

Namun ada sejumlah proses perizinan yang masih menjadi perhatiannya, yaitu izin mengurus Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) yang sebelumnya 30 hari menjadi 3 hari. Presiden Jokowi mengaku belum puas jika percepatan untuk mendapatkan nomor ini masih dalam hitungan hari.

Menurut Presiden Jokowi, jika ingin berkompetisi dengan negara lain, maka proses perizinan seperti ini harus dilakukan dalam hitungan jam, tidak lagi sampai berhari-hari bahkan berbulan-bulan.

"Kita perlu dua yang bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kita, yaitu investasi dan ekspor. Kalau ada kemudahan itu jadi meningkat. Kunci pertumbuhan ekonomi kita ada di sini," pungkasnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjanjikan peningkatan ekspor serta investasi dalam tahun ini. Pasalnya, kementeriannya telah melakukan sejumlah reformasi guba memudahkan perizinan.

Beberapa reformasi yang diluncurkan bersamaan dengan acara tersebut di antaranya pemangkasan jumlah izin dan waktu mengurus izin. Dia menyebutkan, untuk izin Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), dipangkas dari yang sebelumnya 30 hari kerja jadi 1 jam saja.

"Kami juga mengurangi jumlah izin di kawasan berikat, dari yang tadinya 45 izin operasional sekarang disederhanakan hanya jadi 3 izin dan dilakukan secara online," jelas Sri.

Pada kesempatan itu, ia menyampaikan kontribusi kawasan berikat terhadap perekonomian Indonesia. Kontribusinya terbilang besar, mulai dari rasio ekspor dibandingkan impor hingga pendapatan domestik bruto (PDB).

Kontribusi kawasan berikat terhadap rasio ekspor dibandingkan impor mencapai 3,04 kali. "Berdasarkan studi, rasio antara ekspor dengan impor nasional di perusahaan-perusahaan kawasan berikat dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) adalah 3,04 kali. Artinya kalau impor 1, yang diekspor 3 kali lipat," jelas mantan managing director Bank Dunia itu. (OL-5)