Akselerasi Pencairan Bansos Untuk Lindungi Masyarakat Miskin

TRANSFER dana desa dan bantuan sosial tercatat cukup besar sampai bulan Februari 2018. Kenaikannya 170,8% dibandingkan Februari 2017, yaitu sebesar Rp 13,9 triliun dari tahun sebelumnya hanya Rp 5,1 triliun, Sebab pencairannya telah dilakukan lebih awal di Januari.

Realisasi belanja kementerian lembaga (K/L) tercatat Rp 55,2 triliun sampai 28 februari 2018. Ini terdiri dari pegawai Rp 25,4 triliun atau 11,1% dari total anggaran, pertumbuhannya negatif 0,3% (yoy), belanja barang 11,5 triliun atau 3,4% dari total belanja pemerintah pusat dibanding tahun lalu yang Rp 8,3 triliun.

Belanja bantuan sosial memang paling naik, terutama untuk program keluarga harapan yang diminta eksekusi Januari, dan sudah terserap 13,9 triliun atau 18% dari total anggaran bansos.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan hingga kuartal I/2017, harapannya konsumsi rumah tangga momentumnya akan tetap terjaga. Meski konsumsi rumah tangga tidak terpengaruh sangat besar dari bantuan sosial.

"Bantuan sosial melindungi kelompok rumah tangga miskin. Tapi kelompok tersebut sangat penting digerakkan oleh kelompok kelas menengah dan atas. Sebetulnya tujuan pemerintah mengakselerasi pencairan untuk bansos dan dana desa adalah untuk melindungi masyarakat yang paling miskin dan bukan akselerasi konsumsi," ujarnya saat paparan realisasi APBN 2017, di Jakarta, Senin (12/3).

Konsumsi sendiri akan sangat tergantung kepada inflasi, harga beras, harga listrik, termasuk harga transportasi. Sebab penggeraknya adalah kelompok menengah.

"Maka strategi pemerintah berfokus melindungi kelompol miskin dan rentan, menjaga momentum pertumbuhan ekonomi terutama pada kelompok kelas menengah dengan dgn stabilisasi harga baik beras, utility dan menjaga sentimen investasi," tukas Sri Mulyani. (OL-5)