Pemerintah Kebut Proyek Strategis

MENJELANG akhir masa pemerintahannya, Presiden Joko Widodo meminta pembangunan proyek strategis nasional dituntaskan tepat waktu.

Proyek nasional yang belum berjalan segera dikerjakan pada tahun ini juga. Presiden menugasi Menko Perekonomian Darmin Nasution untuk mengevaluasi semua proyek yang mandek.

Demikian instruksi Presiden dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, kemarin.

"Pastikan eksekusinya di lapangan proyek strategis yang mulai dikerjakan tahun ini. Saya minta Menko Perekonomian mengevaluasi lagi proyek yang bisa dieksekusi, mana yang tidak mungkin dilaksanakan. Ini harus diputuskan cepat," kata Jokowi.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017, ada 245 proyek strategis nasional yang awalnya direncanakan rampung pada 2019. Sebagian sudah selesai, tapi ada juga yang terhambat.

Darmin mengakui terlalu banyak proyek sehingga sulit menentukan mana yang menjadi prioritas. Namun, pihaknya akan menentukan kriteria program proyek mana yang harus diutamakan.

"Proyek strategis nasional itu banyak jumlahnya. Nanti kami buat kriteria dulu. Kalau enggak ada kriteria, nanti ribut," ujar Darmin.

Pada kesempatan yang sama, Presiden Jokowi memaparkan sejumlah fokus rencana kerja pemerintah. Pertama, yang berkaitan dengan momentum pertumbuhan ekonomi yang meningkat dari 5,06% di triwulan ketiga 2017 menjadi 5,19% di triwulan keempat.

"Saya lihat langkah ekspor kita di sektor komoditas dan batu bara menunjukkan kinerja yang meningkat. Begitu pula konsumsi rumah tangga yang diharapkan semakin membaik sejalan dengan program padat karya tunai yang digulirkan di beberapa daerah," ungkap Kepala Negara.

Hal lain Jokowi mengingatkan para menteri bahwa investasi dan ekspor merupakan kunci meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Jokowi meminta iklim kemudahan berusaha dan berinvestasi terus diperbaiki hingga ke tingkat daerah.

Presiden juga menekankan pentingnya sektor investasi dan ekspor yang memiliki kontribusi 20,37% dari produk domestik bruto. Menurutnya, angka itu dapat ditingkatkan dengan terobosan.

"Mulai dari percepatan hambatan eksportir dalam negeri. Kita juga harus melibatkan pelaku usaha dan BUMN untuk menggarap pasar ekspor nontradisional."(Pol/X-3)