Pemerintah Naikkan Angka Fleksibilitas Untuk Serap Gabah Petani

HARGA gabah kering panen (GKP) petani yang berada di kisaran Rp5.000 per kilogram (kg), membuat pemerintah memutuskan untuk menaikkan angka fleksibilitas dari 10% menjadi 20%.

Keputusan itu diambil dalam rapat koordinasi terbatas antara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Bulog, dan beberapa pihak terkait.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan, kenaikan itu diperlukan karena harga pembelian pemerintah (HPP) untuk GKP hanya Rp3.700. Nantinya Bulog bisa membeli GKP maksimal 20% di atas HPP.

"Sekarang harga belum turun dari gabah, sehingga rakor ditetapkan kita kasih fleksibilitas 20%," ujar Enggar seusai paparan dalam Seminar Fraksi Partai Golkar DPR bertajuk 'Kemandirian Pangan Untuk Kesejahteraan Rakyat' di Gedung DPR Jakarta, Senin (12/2).

Enggar melanjutkan, kewenangan fleksibilitas 20% tersebut akan berlaku hingga April mendatang untuk kemudian ditinjau kembali.

"Tapi kalau Maret bisa dikurangi (fleksibilitasnya) ya tidak apa-apa," ucapnya.

Menurut Enggar, kenaikan angka fleksibilitas 20% juga merupakan upaya untuk menjaga harga GKP di tingkat petani yang jatuh. Akan tetapi, kenaikan 20% itu tidak merata di seluruh daerah, melainkan berdasarkan harga GKP di masing-masing daerah.

"Kalau kita tidak naikkan maka kasihan juga petani. Ini untuk gabah. Intinya kita lihatlah kalau suplai banyak kan fleksibilitas tidak harus dipakai sampai 20%," tukasnya.

Di tempat yang sama, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyambut baik kenaikan fleksibilitas 20% tersebut. Menurutnya hal itu baik bagi petani yang harga gabahnya jatuh.

"Ya Alhamdulillah bagi petani," sebutnya

Terpenting, papar Amran, dengan kenaikan fleksibilitas tersebut menjaga agar petani jangan sampai rugi.

"Sehingga kita keluaran fleksibilitas kemudian kita bentuk tim sergab (serap gabah)," ucapnya.

Adapun Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti mengatakan Bulog siap melakukan ketentuan tersebut, setelah surat dari Menteri Perdagangan diterbitkan.

"Tapi belum efektif sebelum ada risalah rapat, setelah itu keluar surat Mendag. Sedang disiapkan dokumen tertulisnya," tutur Djarot.

Djarot mengungkapkan, kebijakan tersebut dikeluarkan karena pemerintah kesulitan menyerap gabah dan beras petani untuk stok. Dengan kenaikan fleksibilitas itu, diharapkan target penyerapan 2,2 juta ton hingga Juni bisa tercapai. Asalkan petani bersedia menjual GKP sebesar Rp4.440 (20% di atas HPP) atau lebih rendah dari harga pasar saat ini Rp5.000.

"Kecuali para petani tidak mau jual seharga itu," tandas Djarot. (OL-4)