Ketersediaan Beras Begitu Mendesak

PENGURUS Ikatan Alumni Universitas Indonesia (ILUNI UI) berpendapat, selagi pemerintah belum dapat memenuhi kebutuhan pangan bagi lebih dari 250 juta penduduk sepanjang tahun, maka impor beras bukanlah hal yang tabu.

Pemerintah bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat dan pemenuhan kebutuhan pangannya.

“Beras adalah komoditi strategi dan menjadi salah satu komoditas yang paling tinggi peranannya terhadap inflasi nasional. Kenaikan harga beras sudah mulai terlihat sejak Oktober 2017. Bank Indonesia (BI) mencatat, harga beras mengalami kenaikan sejak Desember 2017 yang seharusnya tidak terjadi jika pasokan beras memadai,” papar Ketua Policy Centre ILUNI UI Berly Martawardaya dalam keterangan pers di Jakarta, Jumat (19/1).

Menurut dia, apabila kebutuhan beras dalam negeri tidak dibantu impor di saat musim paceklik, dipastikan harga beras akan semakin mencekik dan menyengsarakan rakyat. Pemerintah juga harus menjamin dan melindungi kesejahteraan petani, dan keberlangsungan industri pertanian di seluruh Indonesia. Sehingga ke depan tidak perlu lagi melakukan impor beras.

"Klaim bahwa kita sudah surplus beras atau swasembada beras sangat sulit dipercaya dengan tingginya harga beras di berbagai pelosok Indonesia," terangnya.

Menurut Ketua Umum Koperasi Pasar Induk Beras Cipinang (KPIBC) Zulkifli Rasyid, mengaku sudah menekankan atas perlunya impor beras. Sebab, stok beras di gudang-gudang beras sudah menipis tinggal beras raskin atau beras rastra (rakyat sejahtera).

Sementara harga beras sudah mulai naik. Jika tidak dilakukan impor, konsumen beras khususnya di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya akan kesulitan membeli beras dan dipastikan harganya akan semakin meningkat.

“Beras yang ada saat ini adalah beras premium dan beras rastra. Bukan beras medium. Beras medium sudah langka, perlu ditambah dengan impor. Yang penting, impor berasnya jangan dilakukan menjelang masa panen. Tapi kalau tidak dilakukan impor beras Januari ini, stok beras sudah sangat menipis,” paparnya.

Hal senada disampaikan Guru Besar Pertanian Universitas Lampung (Unila) Bustanul Arifin. Menurutnya, impor beras bukanlah sesuatu yang tabu dan baru. Kebijakan impor beras menjadi ramai, karena saat ini dan tahun depan adalah tahun politik.

“Impor beras bukan sesuatu yang baru. Impor kali ini menjadi heboh karena tahun ini adalah tahun politik,” tuturnya.

Namun menurut pengurus Himpunan Alumni (HA) Institut Pertanian Bogor (IPB) Fathoni Ali, pemerintah terlambat melakukan impor. Seharusnya pada saat harga beras mulai naik disebabkan stok beras menipis, pada September dan Oktober, segera mengeluarkan keputusan untuk melakukan impor.

Sebab pada tersebut masa panen masih cukup lama. Sementara Januari ini sudah mendekati masa panen. "Karena itu harusnya pemerintah sudah melakukan impor beras sejak Oktober," tambahnya.

Ia menyangsikan kelangkaan beras saat ini karena adanya dugaan dari permainan mafia beras. Jika kelangkaan beras ini karena ulah mafia atau spekulan, seharusnya pada saat harga beras sudah bertambah lebih dari Rp2.000 per Kg, stok dilepas.

"Kenyataannya stok beras tidak juga dilepas. Itu berarti beras memang langka," tutupnya. (OL-4)