KPPU Tegaskan Impor Beras Tidak Perlu Diperdebatkan

KOMISI Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyatakan jika kebijakan pemerintah yang melakukan impor beras dari Vietnam tidak perlu lagi diperdebatkan, karena keputusan sudah diambil.

"Kebijakan mengenai impor beras itu sudah tidak perlu lagi diperdebatkan karena sudah diputuskan. Yang perlu dilakukan sekarang adalah bagaimana mengawasi pendistribusiannya nanti," ujar Ketua KPPU Syarkawi Rauf di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (18/1).

Ia mengatakan, tujuan dari impor beras yang dilakukan oleh pemerintah tidak lain karena melihat stok cadangan beras dalam negeri memang berkurang.

Meskipun begitu, Syakawi mengakui banyak daerah punya stok beras melimpah berdasarkan laporan dari Menteri Pertanian Amran Sulaeman, dan laporan para kepala daerah seperti di Sulawesi Selatan.

Syarkawi mengaku, ia mendapat laporan dari Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo jika di 2017 pemerintah provinsi telah surplus beras sebanyak 2,5 juta ton dan belum daerah lainnya di Indonesia.

Karenanya, ia mendorong pemerintah agar setiap wilayah di Indonesia dibuatkan pasar induk khusus seperti di Sulawesi Selatan tanpa harus bergantung pada pasar induk Cipinang, Jakarta.

"Gejolak yang terjadi karena memang stok di pasar induk Cipinang yang berkurang dan ini kemudian berimbas kepada daerah-daerah. Makanya, sudah perlu ada pasar induk lainnya selain di Jakarta," tuturnya.

Ia mengatakan, terpusatnya pasar induk beras seperti di Cipinang, Jakarta selalu membuat heboh daerah-daerah lainnya jika terjadi kekurangan stok beras.

Salah satu contoh, kata dia, kekurangan stok di pasar induk kemudian memunculkan beban psikologi pasar kepada daerah lainnya. Padahal daerah-daerah penghasil beras tidak perlu terdampak.

"Ini contoh, kalau di Jakarta ada kekurangan atau kelangkaan stok beras, terjadi kenaikan dan kemudian membuat gejolak dibeberapa daerah lainnya termasuk di Sulsel. Padahal, di Sulsel itu stoknya selalu banyak tapi karena ada gejolak seperti itu, lantas terimbas di sini," paparnya seperti dilansir Antara.

Sebelumnya Kepala Divisi Perum Bulog Sulselbar Dindin Syamsuddin mengatakan, Sulawesi Selatan tidak terpengaruh adanya rencana impor beras sebesar 500 ribu ton dari Thailand dan Vietnam, yang akan masuk ke Indonesia pertengahan Januari. (OL-4)