Nelayan Diberi Kesempatan Beralih dari Cantrang

PRESIDEN Joko Widodo memberikan kesempatan kepada para nelayan untuk beralih menggunakan cantrang.

Hal itu terungkap dalam pertemuan yang berlangsung selama satu jam pada pukul 15.30 WIB, Rabu (17/1), antara Presiden, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, para perwakilan nelayan yaitu Ketua Aliansi Nelayan Indonesia Riyono, Wakil Ketua Aliansi nelayan Indonesia Suyoto, Ketua KUD Mina Santosa Tegal Hadi Santoso, dan nahkoda kapal Rasmijan.

Mereka hadir bersama Bupati Batang Wihaji, Bupati Tegal Enthus Susmono, Wali Kota Tegal Nursoleh, Bupati Pati Haryanto, dan Bupati Rembang Abdul Hafidz.

Sedangkan dari kalangan pemerintah hadir juga Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Sjarief Widjaja.

Dalam pertemuan itu disepakati bahwa pemerintah tidak akan mencabut Peraturan Menteri tentang pelarangan cantrang. Namun, pemerintah akan memberikan perpanjangan waktu kepada kapal cantrang untuk tetap melaut sampai dengan pengalihan alat tangkap mereka selesai.

Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari janji Presiden saat berkunjung ke Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Senin (15/1). Presiden bertemu dengan perwakilan nelayan Jawa Tengah yang berasal dari Tegal, Batang, Pati, dan Rembang.

Dalam pertemuan tersebut, pemerintah dan nelayan berdiskusi serta mencari solusi dari kebijakan pelarangan penggunaan cantrang. Pertemuan pun kembali dilanjutkan pada Rabu (17/1) di Istana Merdeka Jakarta.

Di saat yang bersamaan, ribuan nelayan dari berbagai daerah juga menggelar aksi demonstrasi menentang cantrang di depan Istana Merdeka. Bahkan, aksi tersebut sudah dimulai sejak pagi hari.

“Ini dengan kondisi tidak boleh ada penambahan kapal cantrang. Semua kapal cantrang yang ada harus melakukan pengukuran ulang kapalnya dengan benar, dan hanya di Pantai Utara Pulau Jawa,” ucap Susi.

Di akhir pertemuan, Presiden menjelaskan bahwa hasil dari pertemuan hari ini bahwa pemerintah memberikan kesempatan kepada nelayan untuk beralih dari penggunaan cantrang.

“Kesimpulannya adalah diberikan waktu untuk sampai rampung semua, pindah dari cantrang menuju ke yang baru, tanpa ada batasan waktu pun. Tapi jangan sampai menambah kapal,” ucap Presiden.

Usai pertemuan, Menteri Susi Pudjiastuti langsung menemui para nelayan yang sedang melakukan aksi di depan Istana Merdeka. Susi meminta para nelayan menyepakati hasil dari pertemuan tersebut.

“Saya tidak mau ada kapal cantrang ilegal, tidak punya ukuran, ukuran mark down masih melaut. Kemudian tidak boleh ada kapal tambahan lagi. Semua harus berniat beralih alat tangkap. Setuju? Harus. Kalau enggak setuju tak cabut lagi," ujar Susi.

Susi juga menjelaskan kepada para nelayan bahwa tujuan pemerintah membuat kebijakan tersebut adalah semata-mata untuk melindungi para nelayan dan laut Indonesia. Sehingga, ia pun berharap agar para nelayan mendukung setiap program dan kebijakan yang dibuat pemerintah.

"Kalau sampeyan bandel terus nelayan tradisional marah, Pak Jokowi kan juga susah. Jadi tolong kompromi ini dipatuhi," ungkap Susi dalam siaran pers yang dilansir Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin.

Terakhir, Susi juga menyatakan kepada para nelayan bahwa pemerintah tak segan untuk membantu agar kehidupan para nelayan di seluruh Tanah Air semakin sejahtera.

"Kredit macet juga akan dibantu tapi enggak boleh bohong ukuran kapal. Kalau masih ada yang bohong tahun depan ditenggelemin. Saya ingin Anda-Anda menguasai laut Indonesia, bukan kapal-kapal ikan asing. Hidup nelayan Indonesia!" teriak Susi. (OL-4)