Harga Minyak Melonjak, Pemerintah Komit tidak Ajukan APBN-P

MESKI harga minyak dunia terus beranjak naik mendekati level tertinggi dalam tiga tahun terakhir, namun pemerintah berkomitmen tidak akan melakukan perubahan APBN 2018.

Hal itu sesuai arahan Menteri Keuangan Sri Mulyani agar tidak ada perubahan APBN 2018 karena telah disusun secara kredibel.

"Arahannya Bu Menteri itu kita berusaha tidak ada APBN-P," ujar Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Adriyanto saat ditemui usai acara 'Property Outlook 2018' di Jakarta, Rabu (17/1).

Diketahui perkembangan terakhir harga minyak dunia mendekati level tertinggi dalam tiga tahun terakhir yakni di kisaran US$70 per barel. Patokan internasional minyak mentah Brent North Sea, diperdagangkan di US$69,84 per barel.

Sementara minyak mentah berjangka AS, West Texas Intermediate (WTI), di kisaran US$64,52 per barel. Sedangkan asumsi harga minyak pada APBN 2018 hanya sebesar US$48 per barel.

Namun, Adriyanto menilai tidak bisa semata-mata langsung mengubah asumsi hanya karena kenaikan harga minyak. Ia menyebut kenaikan tersebut juga masih dalam perkiraan pemerintah. Terlebih, kenaikan harga minyak tersebut secara netto juga berkontribusi positif terhadap APBN.

"Angka sekarang masih pada range yang kita ekspektasikan, memang harganya lagi naik. Tapi kan kita tidak langsung drastis sesuaikan dengan harga yang sekarang," jelasnya.

Walau demikian, ia memastikan pemerintah akan terus memantau kenaikan harga minyak tersebut agar inflasi tetap terkendali.

"Kita akan terus pantau (harga minyak), yang kita perhatikan dari sisi inflasinya, jadi kita lagi perhatikan harga minyak dan harga beras yang dampaknya sejauh mana ke inflasi," ucapnya.

Keuntungan dari kenaikan harga minyak itu juga diamini ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Berly Martawardaya.

Ia menilai, setiap kenaikan harga minyak dunia sebesar US$1, akan memberikan keuntungan Rp1,1 triliun. Sehingga supaya memberikan dampak yang lebih besar bagi perekonomian, pemerintah perlu membelanjakannya untuk kegiatan yang produktif.

"Tinggal windfall moneynya digunakan untuk kegiatan produktif dan tingkatkan kapasitas," tutur Berly.

Menurutnya, keuntungan tersebut sudah dipotong untuk subsidi BBM serta listrik. Dengan demikian pemasukan bersih itu perlu dipergunakan untuk mendongrak aktivitas ekonomi masyarakat.

"Misalnya untuk membiayai infrastruktur dan pendidikan plus jaminan sosial yang juga dorong konsumsi dan daya beli," tegasnya. (Nyu/OL-4)