Beras Impor Hanya untuk Cadangan Pemerintah

PERUSAHAAN Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) memastikan beras impor yang akan masuk sebesar 500 ribu ton, hanya akan digunakan sebagai cadangan beras pemerintah (CBP).

Beras-beras tersebut tidak akan dilempar ke pasar sampai benar-benar dibutuhkan.

"Beras impor hanya akan digunakan sebagai CBP. Artinya, ketika datang, tidak akan langsung disebar ke pasar," tegas Direktur Utama Perum Bulog Djarot Kusumayakti di Cirebon, Jawa Barat, Selasa (16/1).

Adapun untuk keperluan operasi pasar yang masih terus dilakukan secara masif untuk menekan harga, Bulog tetap menggunakan stok beras mereka yang tersimpan di gudang. Hingga saat ini, perseroan masih memiliki pasokan beras sekitar 800 ribu ton, dan masih cukup untuk memenuhi kebutuhan hingga beberapa pekan ke depan.

"Jadi beras impor ini kita akan keluarkan kalau sudah ada instruksi melalui rapat koordinasi terbatas, termasuk jumlah dan harganya. Pada 2015 kami juga lakukan impor untuk CBP dan tidak boleh langsung dikeluarkan," ujarnya.

Terkait kedatangan, dengan jumlah yang begitu besar, Djarot menyatakan beras impor tidak akan masuk sekaligus, melainkan dalam beberapa tahap hingga akhir Februari mendatang.

Tanpa menyebutkan nominal, ia berharap, pada tahap pertama, beras impor akan datang dengan jumlah yang cukup banyak.

"Harapan saya (tahap pertama) banyak. Ada kapal yang hanya mampu membawa 10 ribu ton beras. Ada kapal raksasa yang bisa mengangkut hingga 100 ribu ton. Kami harap akan masuk banyak sehingga kami tidak pusing," tuturnya.

Ia pun mengaku realistis beras sebanyak itu tidak akan mungkin dimasukkan dalam waktu singkat. Maka dari itu, setiap hari pihaknya akan melaporkan sejauh mana progres yang sudah berjalan kepada pemerintah.

"Kami akan lihat kondisi. Kalau sudah cukup, tidak perlu sampai 500 ribu ton. Tapi yang pasti tidak boleh melebihi itu dan tidak boleh lebih dari Februari," ungkapnya.

Untuk saat ini, ia mengungkapkan pihaknya masih berkutat pada proses administrasi atau pelelangan yang diprediksi memakan waktu empat hari, kemudian dilanjutkan dengan negosiasi dengan tenggat waktu dua hari.

"Sekarang sudah dibuka proses lelang dan siapa saja yang menjadi anggota asosiasi produsen beras di negera asal importir boleh ikut lelang. Kami juga akan melakukan riset apakah mereka profesional, pernah melakukan ekspor beras sebelumnya. Ini dilakukan untuk menjaga kebocoran dari pihak-pihak yang tidak laik ikut tender," jelasnya.

Setelah pemenang lelang terpilih, mantan Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia itu melanjutkan, barang akan segera dikirim dan diproyeksikan akan sampai ke Indonesia dalam waktu 27 hari.

"Kalau semua siap, dalam sebulan bisa masuk," ucapnya.

Titik-titik kedatangan juga akan diatur sedemikian rupa, tepatnya di wilayah-wilayah yang bukan sentra produksi beras yakni Jakarta, Belitong dan Medan. Hal itu dilakukan supaya tidak mempengaruhi harga beras di daerah yang menjadi produsen komoditas pangan utama itu.

Ia menekankan, dana yang digunakan untuk mendatangkan beras impor sepenuhnya menggunakan kas internal. Djarot menyebutkan, hingga beberapa hari lalu, kondisi keuangan perseroan masih pada posisi ada kelonggaran untuk melakukan importasi beras yakni Rp9,8 triliun. Sementara berdasarkan hitungan kasar, biaya yang dibutuhkan untuk mendatangkan 500 ribu ton beras hanya Rp3,6 triliun.

"Jika mengacu pada harga beras internasional, ditambah biaya bea masuk, asuransi, surveyor, bongkar muat, ya sekitar Rp7 ribu per kilogram (kg). Kalau dikali 500 ribu ton sekitar Rp3,6 triliun," terangnya.

Berdasarkan data Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (Food and Agriculture Organization/FAO), pada 2017 secara rata-rata, harga beras di Indonesia sebesar Rp10.447 per kg. Jauh di atas harga rata-rata beras di Vietnam yang hanya US$0,31 atau setara Rp4.100 per kg dan Thailand sekitar US$0,34 atau setara Rp4.496 per kg. (OL-4)