Jangan lagi Ada Opini Produksi Beras Surplus

POLEMIK ketersediaan beras yang mengiringi kebijakan pemerintah melakukan impor tidak luput dari pemantauan Ombudsman Republik Indonesia (ORI).

Pada 10-12 Januari ORI sengaja memantau ketersediaan beras di 31 provinsi. Hasilnya ORI memastikan persediaan beras saat ini sangat pas-pasan dengan sebaran yang tidak merata.

"Kami memantau ke pasar-pasar untuk mendengar keluhan dari para pedagang," kata anggota ORI Alamsyah Saragih dalam penjelasannya di Jakarta, kemarin.

Menurut Alamsyah, anjloknya persediaan beras dan harga yang merambat naik di atas HET terjadi di Jatim, Jabar, Banten, DKI, dan Sumsel. ORI memberi tanda merah untuk kelima provinsi tersebut.

Persediaan beras di NTT, Sulbar, Kalsel, Kalteng, Sumut, Babel, dan Lampung juga berkurang, tetapi kenaikan harga masih di bawah HET. ORI pun memberi tanda kuning.

"Jatim katanya panen, tetapi merah. Sumsel yang disebut lumbung padi juga begitu," ujar Alamsyah.

Pemerintah menetapkan HET beras Rp9.450 per kg untuk Jawa, Sumsel, Lampung, NTB, Bali, dan Sulawesi. Di Sumatra (selain Sumsel dan Lampung), NTT, dan Kalimantan, HET beras ditetapkan Rp9.950 per kg. Di Maluku dan Papua, HET beras mencapai Rp10.250 per kg.

Oleh karena itu, ORI mengimbau Kementan berhenti membangun opini produksi beras surplus. Pemerintah fokus saja dalam menjaga agar tidak ada penahanan stok secara berlebihan.

"Hentikan juga perayaan panen yang berlebihan. Itu optimisme semu, tidak konkret, dan menimbulkan distrust," ujar Alamsyah.

ORI memahami apabila pemerintah melalui Kemendag ingin mengimpor 500 ribu ton beras. "Bulog yang mengatur itu dan menjaga stabilitas harga."

Kemarin Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita memastikan dalam operasi pasar hingga Senin (15/1) sudah 90 ribu ton lebih beras disalurkan ke berbagai daerah.

"Jangan khawatir Bulog tidak dapat menyerap hasil panen. Stok Bulog keluar terus, belum lagi untuk rastra. Gap stok itu diisi lewat impor dan hasil panen," tandas Enggartiasto.(Nyu/Cah/Jes/X-3)