Pemerintah Target Investasi Rp250 Triliun Tahun Ini

PEMERINTAH menargetkan untuk menarik investasi senilai Rp250 triliun sepanjang tahun ini. Dengan nominal sebesar itu, diharapkan pertumbuhan ekonomi nasional dapat semakin terpacu.

Berbagai langkah strategis akan dilakukan untuk merealisasikan target tersebut, mulai dari melakukan promosi hingga membangun kawasan industri.

"Pemerintah akan mengadakan roadshow kepada investor potensial dan rating agency agar mereka mengenal Indonesia dan mengetahui regulasi-regulasi yang sudah diperbaiki terkait penciptaan iklim investasi yang baik," ujar Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto melalui keterangan resmi, Sabtu (7/1).

Pembangunan sejumlah kawasan industri terpadu dengan fasilitas-fasilitas yang menunjang juga menjadi kunci untuk menarik para investor datang.

Adapun, Airlangga menyebutkan terdapat 13 kawasan industri (KI) yang siap untuk bergerak secara maksimal pada tahun ini, yakni KI Morowali, Sulawesi Tengah; KI Sei Mangkei, Sumatera Utara; KI Bantaeng, Sulawesi Selatan; KI JIIPE Gresik, Jawa Timur; KI Kendal, Jawa Tengah, KI Wilmar Serang, Banten; KI Dumai, Riau; KI Konawe, Sulawesi Tenggara; KI Palu, Sulawesi Tengah, KI Bitung, Sulawesi Utara; KI Ketapang, Kalimantan Barat; KI Lhokseumawe, Aceh; dan KI Tanjung Buton, Riau.

"Pemerintah telah memberikan kemudahan berinvestasi di dalam kawasan industri, antara lain melalui pemberian insentif fiskal dan nonfiskal serta pembentukan satgas untuk penyediaan gas, listrik, air, SDM, lahan, tata ruang, dan lain-lain," jelasnya.

Dengan membangun kawasan industri yang tersebar di seluruh negeri, pemerintah juga berharap ketimpangan ekonomi akan semakin terkikis dan terwujud Indonesia sentris.

"Dengan kawasan industri dan masuknya investasi ke sektor tersebut, akan tercipta lapangan kerja baru dan multiplier effect seperti peningkatan nilai tambah dan penerimaan devisa dari ekspor. Itu semua menakan jadi penunjang utama dari target pertumbuhan ekonomi," paparnya.

Di luar dua upaya yang telah disebutkan, Airlangga juga mengugkapkan pentingnya akses pasar sebagai jalan untuk menggenjot ekspor dari barang yang telah dihasilkan.

Dalam hal itu, pemerintah tengah berunding untuk menyepakati perjanjian kerja sama ekonomi yang komprehensif dengan Eropa, Amerika Serikat, serta Australia.

"Kalau hambatan dikurangi, seperti bea masuk ekspor, kinerja indusri tekstil dan alas kaki kita akan ikut naik," ungkapnya.

Menperin menyampaikan, saat ini, beberapa industri pertumbuhannya di atas pertumbuhan ekonomi. Misalnya, industri makanan dan minuman, industri kimia, industri berbasis hilirisasi baja, industri pulp dan kertas, dan industri perhiasan.

"Yang terpenting didukung dengan ketersediaan bahan baku dan harga energi yang kompetitif," tegasnya.

Lebih lanjut, guna mendongkrak daya saing manufaktur nasional, hal utama lainnya yang sedang diupayakan Kemenperin adalah memfasilitasi pemberian insentif fiskal kepada industri yang mengembangkan pendidikan vokasi dan membangun pusat inovasi di Indonesia.

"Dalam rapat terbatas, saya sampaikan bahwa Kemenperin sudah mengajukan kepada Kementerian Keuangan terkait pemberian tax allowance sebesar 200% untuk vokasi dan 300% untuk research and development," jelasnya.

Ia pun menyatakan, fasilitas insentif fiskal tersebut merupakan hasil benchmark dengan Thailand dan negara lain. Diharapkan, kebijakan itu akan turut meningkatkan daya saing Indonesia di antara negara ASEAN lain. Apalagi, pengelolaan ekonomi di Tanah Air dinilai semakin membaik mulai dari peringkat ease of doing business yang melonjak ke posisi 72 pada tahun 2017 dan peringkat layak investasi yang diberikan lembaga pemeringkat internasional Standard & Poor's (S&P). (OL-7)