Akibat Serapan Tidak Mulus, Skema Subsidi Benih Diubah

MULAI 2018 ada perubahan skema subsidi benih, akibat selama ini pelaksanaan serapannya tak berjalan mulus.

Kebijakan subsidi benih pada tahun-tahun sebelumnya disalurkan melalui BUMN seperti PT Pertani dan PT Sang Hyang Seri. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan, selama ini serapan subsidi benih tidak berjalan dengan mulus.

Pada periode 2015-2016 contohnya, dengan total alokasi sekitar Rp1,2 triliun per tahun pada kala itu, penyaluran benih kepada petani hanya sebesar 20%. Melihat kondisi tersebut, pemerintah pun memutar otak untuk dapat memaksimalkan alokasi yang telah dianggarkan.

“Jadi anggaran ini kami ambil. Dengan Rp1 triliun itu bisa untuk mencukupi 3 juta hektare (ha) sawah, 4 juta ha jagung dan 500 ribu lahan kedelai. Semua kami berikan gratis kepada petani,” ujar Amran di Kantor Kementan, Jakarta, Rabu (3/1).

Dengan skema tersebut, pemerintah pun tidak lagi memanfaatkan BUMN sebagai pemain utama, melainkan memaksimalkan peran masyarakat di perdesaan dengan mengoptimalkan 1.000 Desa Mandiri Benih yang masuk ke dalam program padat karya pemerintah sejak 2015.

Kegiatan tiap unit Desa Mandiri Benih di antaranya ialah membuat penangkaran benih seluas 10 ha, dengan modal belanja bantuan kegiatan sosial sebesar Rp170 juta per unit desa.

Dana tersebut digunakan untuk pengadaan sarana produksi, biaya sertifikasi benih, pengadaan alat dan mesin pengolahan benih, pengemasan benih, pembangunan gudang penyimpan benih dan pembuatan lantai jemur.

Dari anggaran tersebut juga dialokasikan untuk kegiatan koordinasi, pengawasan dan evaluasi. Tujuannya agar kegiatan tersebut berjalan dengan baik dan terus disempurnakan. Sehingga di lapangan bisa dihasilkan secara maksimal.

Dengan demikian diharapkan para petani bisa mendapatkan benih berkualitas dengan lebih mudah. Di sisi lain kesejahteraan masyarakat setempat sebagai penangkar benih pun terus meningkat. (OL-4)