Proyek Pemerintah Perlu Serap Tenaga Kerja Lokal

PEMERINTAH diingatkan tentang pentingnya pelaksanaan program padat karya harus membuka banyak lapangan kerja. Dengan begitu kerja-kerja pemerintah bisa tuntas dan mampu menekan pengangguran.

"Pemilihan proyek yang dijalankan menjadi penting agar ini bisa benar-benar memberikan bantuan kepada penduduk miskin. Faktor pertama yang harus diingat bahwa tujuan utama program ini adalah bantuan, bukan pembangunan proyek," ujar Kepala Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri saat dihubungi Media Indonesia di Jakarta, Rabu (3/1).

Jadi pemilihan proyek, kata dia, berdasarkan penyerapan penerima bantuan, bukan value for money. Yang kedua, proyek yang dijalankan dapat dikerjakan oleh penduduk miskin yang notabene pendidikan dan skillnya lebih rendah.

"Artinya proyek yang sederhana seperti pembangunan fasilitas desa, kebersihan dan lainnya. Jangan yang rumit seperti pembangunan irigasi dan infrastruktur utama," ungkapnya.

Catatan ketiga, Yose mengatakan upah yang diberikan harus di bawah gaji minimum, sehingga tidak menyebabkan orang beralih ke program ini. Hanya yang memang membutuhkan bantuan yang akan terlibat di dalamnya.

"Terakhir, program ini masih perlu dilengkapi dengan jenis bantuan lainnya, seperti terkait pendidikan, ataupun bahkan bantuan tunai langsung, terutama untuk penduduk miskin yang tidak mampu terlibat dalam program padat karya," tutupnya.

Sementara itu, Kementerian Perhubungan mengaku akan berupaya membantu mengurangi kemiskinan dengan mengikutsertakan banyak masyarakat dalam pelaksanaan program kerja. Sebanyak Rp1,5 triliun telah dianggarkan untuk upah dari program yang menelan anggaran Rp19,9 triliun.

"Kemenhub tidak ada alokasi khusus dana untuk padat karya, namun dari program yang ada di dorong pelaksanaannya untuk dapat dilakukan padat karya. Dari belanja modal Rp19,9 triliun, program padat karya mampu menyerap 54.579 pekerja dengan total alokasi upah Rp1,5 triliun atau 7,5% dari anggaran modal belanja," tutup Sekjen Kementerian Perhubungan Sugihardjo. (OL-4)