Bank Indonesia Dorong Reformasi Struktural

GUBERNUR Bank Indonesia Agus Martowardojo mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 5,8%-6,2% dan inflasi stabil di 3% pada 2022 asalkan pemerintah terus melakukan reformasi struktural secara konsisten.

Tiga sektor yang harus menjadi fokus reformasi struktural itu ialah institusi, sumber daya manusia dan riset, serta inovasi.

"Pencapaian di tiga sektor tersebut masih di bawah 50% dari benchmark (patokan) yang ditentukan," ujar Agus di Gedung BI, Jakarta, kemarin.

Pencapaian reformasi struktural berupa pengembangan institusi misalnya baru sampai 47% dari patokan yang ditentukan, yakni Hongaria. Dua poin yang sudah cukup baik ialah kemudahan berusaha dan pengawasan pemerintah. Yang perlu diperbaiki ialah hambatan untuk berdagang dan berinvestasi.

Sementara itu, di sektor SDM dan riset, Indonesia masih di angka 35%, sedangkan inovasi di kisaran 38%. "Terlihat perlu fokus pada refomasi struktural di sektor institusi, SDM, dan inovasi," tukasnya.

Di sektor infrastruktur, Agus menyebut pencapaian Indonesia sudah membaik, yakni 76% dari benchmark yang dipilih, yaitu Korea Selatan. "Perkembangan dari pembangunan infrastruktur di Indonesia sudah cukup baik, yaitu dalam pembangunan jalan raya, jalan kereta api, pelabuhan, dan bandara," jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Agus juga ikut menyampaikan arah kebijakan BI di 2018.

Menurut dia, BI akan secara konsisten menempuh bauran kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial, dan kebijakan sistem pembayaran dan pengelolaan uang rupiah untuk menjaga stabilitas ekonomi makro dan sistem keuangan.

Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi di daerah pada 2018 dinilai juga akan terdongkrak oleh adanya pilkada serentak.

"Pilkada dan ditambah pertemuan Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia di Bali merupakan peluang ekonomi besar yang harus dimanfaatkan masyarakat," kata Ketua Kadin Bali Anak Agung Alit Wiraputra di Denpasar, kemarin.

Menurut Alit, 2018 menjadi tahun politik yang merangsang pertumbuhan ekonomi masyarakat karena panitia pelaksana pemilihan dan unsur kandidat akan banyak mencetak kebutuhan pilkada.

Belanja pemerintah dan konsumsi masyarakat juga akan mendongkrak perekonomian daerah saat musim pilkada serentak di dua kabupaten dan pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Bali.

Sertifikat tanah

Program pemberian sertifikat tanah di seluruh Tanah Air di era Presiden Joko Widodo diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi di Indonesia karena surat kepemilikan hak atas tanah tersebut bisa dimanfaatkan warga untuk kebutuhan yang produktif.

Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan target pertumbuhan ekonomi pada 2018, yaitu di atas 5,5%, sangat mungkin akan tercapai. Penyebabnya pemerintah memberi jalan kepada masyarakat dalam berusaha, di antaranya dengan memberikan sertifikat tanah secara gratis.

"Pertumbuhan perekonomian Indonesia akan semakin baik, apalagi bila program kepemilikan sertifikat tersebut didukung bersama," kata Rini seusai memberikan sertifikat tanah untuk masyarakat Sumatra Selatan di Palembang, kemarin.

Presiden Jokowi sendiri berupaya agar penyerahan sertifikat tanah di Tanah Air dapat rampung pada 2025.(Nur/EP/DW/Ant/X-11)