Kebijakan Moneter Dijaga Dengan Prudent

LEMBAGA pemeringkat internasional Fitch Rating menaikan peringkat utang Indonesia menjadi BBB (Outlook Stabil).

Dalam salah satu pertimbangannya, kebijakan moneter Indonesia dipuji oleh Fitch. Dengan fakta tersebut, Bank Indonesia (BI) menyiratkan tidak akan ada penurunan suku bunga acuan BI 7days repo rate sebesar 4,25%. Diketahui suku bunga BI telah turun sebanyak 7 kali dari Januari 2016 yang masih sebesar 7,25%.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara menyebut alasan tidak adanya ruang penurunan lagi, karena BI ingin kebijakan moneter tetap prudent.

"Kebijakan moneter itu kan harus kebijakan moneter yang prudent," ujar Mirza di Gedung BI Jakarta, Jumat (22/12).

Meski demikian, Mirza menyebut langkah-langkah prudent yang diambil BI selain penurunan suku bunga juga telah melonggarakan kebijakan makroprudensial sebanyak 2 kali, yakni relaksasi loan to value (LTV), kemudian perubahan giro wajib minimum (GWM) dari fix menjadi GWM averaging.

"Ini dampaknya menambah likuiditas, jadi kita lakukan pelonggaran-pelonggaran itu hanya karena kita bisa kendalikan makro. Makronya ya inflasi bisa rendah, defisit transaksi berjalan (CAD) bisa terjaga prudent di tengah Fed Fund Rate naik sudah 4 kali," tukasnya.

Di tahun depan, Mirza menilai tantangan perekonomian Indonesia tidak ringan. Sebab Indonesia masih mewaspadai langkah bank sentral AS, The Federal Rerserve, yang diperkirakan menaikan suku bunga hingga 3 kali. Selain itu European Central Bank (ECB) yang juga sedang memperhitungkan untuk melakukan stimulus moneter.

"Jadi kalau kita ingin bisa tetap di level (suku bunga) rendah maka harus kendalikan inflasi, defisit ekspor impor barang jasa harus terkendali di bawah 2,5% dari PDB, rasio utang luar negeri terhadap devisa harus bisa kita kendalikan dan menambah ekspor supaia stabilitas tetap terjaga," jelasnya.

Mirza pun meminta kenaikan rating tersebut tidak membuat pemerintah berpuas diri. Sebab Fitch masih menyoroti rasio utang luar negeri terhadap penerimaan devisa Indonesia yang masih tinggi sekitar 170%. Padahal negara tetangga seperti Thailand dan Malaysia di bawah 100%, karena memiliki ekspor dan tingkat pariwisata tinggi.

Indonesia, lanjut Mirza, bisa menekan di bawah 100% dengan terus meningkatkan ekspor dan wisatawan mancanegara. Fokus pemerintah untuk membenahi sektor wisata dinilai sudah baik dengan penerimaan devisa secara gross mencapai US$11 miliar. Akan tetapi karena banyak pula WNI yang berwisata di luar negeri, secara nett hanya US$4 miliar.

"Jadi kalau mau menaikkan nettnya pariwisata yang ke Indonesia itu harus ditingkatkan terus, juga tingkatkan ekspor. Sehingga rasio utang luar negeri terhadap penerimaan devisa bisa baik," jelasnya.

Sementara itu, Direktur Konsumer Bank BRI Handayani berpendapat kenaikan rating tersebut diharapkan bisa direspons positif oleh pelaku usaha baik domestik maupun internasional. Sebab tanda-tanda positif tersebut terlihat dari ekspor Indonesia hingga November yang tumbuh 17,16% atau setara US$153,9 miliar dan neraca perdagangan Indonesia yang surplus US$12,02 miliar.

"Ini memberikan sinyal positif di tahun depan bahwa secara makro sustainability bisnis terjaga dengan baik. BRI khususnya di consumer banking melihat akan ada pertumbuhan dari sisi DPK atau consumer loan," sebutnya.

Meski demikian, terkait dengan permintaan pelaku usaha agar suku bunga kredit bisa turun agar dunia usaha bisa nyaman berekspansi, Handayani mengaku BRI masih mengkaji. Diketahui saat ini suku bunga kredit perbankan rata-rata di angka 11,55%.

"Terkait himbauan BI dan pemerintah untuk menurunkan suku bunga seluruh perbankan juga sedang berhitung," ungkapnya.

Sementara itu, ekonom Indef Bhima Yudhistira meminta dengan bekal rating tersebut pemerintah melakukan beberapa perbaikan. Pertama, mengurangi ketergantungan pada ekspor komoditas mentah. Sebab saat ini 70% ekspor masih didominasi komoditas mentah yang rentan terhadap fluktuasi harga.

"Untuk itu pemerintah perlu mendukung industri pengolahan agar hilirisasi berjalan dan lepas dari ketergantungan raw commodity export," jelasnya.

Selanjutnya pemerintah diminta tetap melanjutkan reformasi birokrasi yang sudah berada di jalur yang benar.

"Ini dibuktikan dari kenaikan ranking ease of doing business Indonesia ke ranking 72 dan indeks daya saing global," tukasnya.

Adapun ekonom Universitas Brawijaya Munawar Ismail menyebut, kenaikan rating bisa menjadi modal yang bagus untuk menghadapi tahun politik, dengan syarat pemerintah harus mampu mengelola tahun politik dengan baik.

"Tahun politik 2018-2019 bisa menjadi ancaman rating indonesia dua tahun ke depan jika tahun politik tidak dikelola dengan baik," ucapnya. (OL-4)