Ekonomi Indonesia Harus Naik Kelas

PRESIDEN Joko Widodo mengajak pengusaha nasional mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkualitas. Caranya, melakukan transformasi ekonomi berbasis konsumsi menjadi berbasis investasi agar perekonomian Indonesia naik kelas.

"Dengan transformasi ekonomi, kita lebih produktif. Meningkatnya produktivitas akan menciptakan efek pengganda terhadap perekonomian. Jangan lagi kita ekspor sumber daya alam, harus masuk ekonomi berbasis proses," kata Presiden dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia yang diselenggarakan Metro TV di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, kemarin.

Menurut Kepala Negara, peralih-an basis ekonomi itu juga harus dibarengi dengan pengembangan sektor unggulan. Kini, pemerintah fokus memacu industri manufaktur yang mengarah ke jaringan rantai produksi global. Kontribusi industri nasional terhadap PDB terbilang besar hingga 22%.

"Pengembangan manufaktur juga berbasis sumber daya manusia, seperti industri kimia dasar dan logam. Industri harus mengandalkan sumber daya lokal sehingga menciptakan perekonomian yang inklusif," imbuh Jokowi.

Jokowi berharap perekonomian Indonesia pada 2018 yang disebut sebagai tahun politik tetap bertumbuh. "Politik berjalan dan ekonomi bermain di wilayah ekonomi. Dunia usaha wait and see, sampai kapan? Kontestasi politik menyumbangkan 0,2%-0,3% terhadap pertumbuhan ekonomi dari belanja spanduk, kaus, dan sembako. Tetapi yang ngomong bukan saya, Pak Darmin."

Di forum yang sama, Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P Roeslani memastikan pemilu tidak memengaruhi ruang gerak pengusaha. "Pertumbuhan ekonomi meningkat meski di tahun politik karena dipicu tren membaiknya ekonomi dunia dan harga komoditas."

Optimisme Jokowi dalam memandang kondisi perekonomian Indonesia juga mengacu pada sejumlah indikator makro yang bisa membuat ekonomi Indonesia naik kelas. Dari ranah global, lanjut Presiden, Indonesia mendapat pengakuan positif menyangkut iklim investasi yang kian kondusif.

Lembaga pemeringkat internasional seperti Moody's dan Standard and Poor's menyematkan predikat layak investasi kepada Indonesia. Bank Dunia dalam indikator kemudahan berusaha (ease of doing business) 2018 juga menaikkan posisi Indonesia dari peringkat 91 menjadi 72.

"Negara lain optimistis terhadap ekonomi kita. Kenapa kita sendiri tidak?" ujar Jokowi.

Aspek lain yang menguatkan optimisme pemerintah, lanjut Jokowi, ialah pembangunan infrastruktur untuk mengerek pertumbuhan ekonomi sekaligus memberikan dampak jangka menengah dan panjang. "Bank Dunia dan Mc-Kinsey menyatakan kontribusi infrastruktur nasional terhadap PDB hanya 38%. Makanya kita fokus membangun tol, pelabuhan, dan bandara."

Menko Perekonomian Darmin Nasution menambahkan, selain membangun infrastruktur, pemerintah juga terus memperbaiki birokrasi, tata niaga, dan kebijakan larangan terbatas. "Dari sekitar 10 ribu produk impor, sebanyak 42% terkena larangan terbatas. Kita berupaya jangan semua dicegat di pelabuhan. Importir pusing dengan naiknya ongkos menyimpan barang. Kami usahakan hingga akhir tahun tinggal 20%."

Pengamat ekonomi dari Universitas Brawijaya, Munawar Ismail, menilai pilkada serentak memang mendorong kegiatan ekonomi melalui aktivitas kampanye. "Namun, harus diwaspadai kebijakan di daerah yang justru tidak kondusif bagi ekonomi. Pemimpin daerah yang baru biasanya menyukai populisme ketimbang memikirkan ekonomi produksi. Belum lagi kalau dia mengubah kebijakan yang membuat investor bertanya-tanya." (Pol/Nyu/Ant/X-3)