Pembentukan Holding BUMN Diyakini Lebih Menguntungkan

PEMERINTAH memiliki target besar untuk membentuk sejumlah holding sektoral badan usaha milik negara (BUMN). Selain mendatangkan efisiensi, sinergi korporasi negara itu diyakini mampu meningkatkan daya saing nasional.

Contohnya holding BUMN pertambangan belum lama resmi dibentuk, PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum). Inalum ditunjuk selaku induk usaha yang membawahi PT Aneka Tambang (Antam) Tbk, PT Bukit Asam Tbk dan PT Timah Tbk.

Setelahnya pemerintah masih punya pekerjaan rumah untuk meneruskan target pembentukan holding lainnya, yakni sektor minyak dan gas bumi (migas), sektor perbankan dan jasa keuangan, sektor konstruksi dan jalan tol, sektor perumahan, berikut sektor pangan. Dengan dileburnya berbagai BUMN sektoral, kinerja korporasi diyakini mengedepankan aspek good corporate dan akuntabilitas.

"Melalui pembentukan holding, tata kelola pasti lebih baik. Karena mereka perusahaan terbuka dan harus bisa dipertanggungjawabkan terus menerus. Adanya holding sektoral dibutuhkan agar BUMN semakin besar, kuat dan lincah. Tapi tujuan utamanya untuk melayani masyarakat dengan baik, karena pada dasarnya BUMN milik rakyat," ujar Staf Khusus Menteri BUMN Wianda Pusponegoro di Jakarta, Selasa (5/12).

Arah kebijakan pembentukan holding juga tidak lepas untuk mengurangi ketergantungan terhadap APBN. Selama ini BUMN masih memperoleh suntikan dana dari pemerintah melalui Penyertaan Modal Negara (PMN).

Ke depan, sambung dia, holding BUMN didorong mencari sumber pembiayaan secara mandiri. Dengan begitu, pemanfaatan APBN bisa dioptimalkan untuk kebutuhan sosial yang lebih berdampak ke masyarakat. Di samping itu, urgensi pembentukan holding sektoral dalam rangka meningkatkan peran BUMN dalam pembangunan nasional.

Pun, BUMN diharapkan menjadi jawara kawasan (regional champion) dengan penguatan kapabilitas dan penyelarasan operasi. Sebagai gambaran, meski Indonesia memiliki sumber daya alam (SDA) melimpah, namun peran pengelolaan negara melalui BUMN relatif kecil di kisaran 7%-20%. Terutama komoditas bauksit, emas, nikel dan batubara. Begitu juga sektor migas yang hanya mencapai 20%.

"Bagaimana mau jadi pemain global kalau skala pengelolaan di domestik masih kecil. Kita juga enggak mau hanya jadi pemain di negara sendiri. Sementara BUMN negara lain sudah jadi super holding internasional yang punya market dunia," tukas mantan VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero) ini.

Dalam kesempatan itu, dia turut menegaskan bahwa upaya pemerintah membentuk holding bukan berarti menjual BUMN ke swasta (private). Pasalnya, 100% saham induk holding dimiliki pemerintah yang menunjukan adanya dominasi dalam mengontrol anggota holding.

Wianda mencontohkan kontrol negara terhadap tiga anggota holding BUMN pertambangan melalui saham dwi warna. Maupun kontrol tidak langsung melalui Inalum selaku induk holding, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2016.

"Katanya kalau nanti jadi holding peran pemerintah berkurang pada masing-masing holding. Itu tidak benar. Semua cangkang holding BUMN yang 100% dimiliki negara. Jadi anggota holding tetap bisa dikendalikan pemerintah. Pengawasan pemerintah tidak akan berkurang sedikit pun," tegas Wianda.

Setelah pembentukan holding sektor pertambangan, dalam waktu dekat holding migas diketahui segera menyusul. Wianda mengungkapkan proses holding migas sudah lama dibahas, sehingga potensi resistensi diyakini cukup minim.

Sinergi antara PT Pertamina Gas (Pertagas) dan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk di bawah naungan PT Pertamina (Persero), sambung dia, akan mempermudah realiasi target pembangunan pemerintah di sektor ekstratif. Misalnya saja pembangunan jaringan pipa gas akan lebih efektif. Selain itu, investasi menjadi lebih benefit dan efisien lantaran adanya penggabungan aset.

"Banyak efisiensi yang dapat dilakukan dari holding migas. Dalam hal penugasan jaringan gas (jargas), pembangunan ruas gas tidak perlu bersamaan dari dua perusahaan. PGN kuat di bidang pipa distribusi, lalu Pertamina sebagai penyedia gas. Dengan begitu pembangunan lebih terintegrasi dan merata," tandas Wianda lagi. (OL-4)