Kelas Menengah Diminta Taat Pajak

PERLUASAN kelas menengah tidak hanya berkontribusi memacu pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dapat meningkatkan potensi penerimaan pajak. Apalagi kontribusi penerimaan pajak terhadap struktur produk domestik bruto (PDB) relatif rendah di bawah rata-rata dunia 14%-15%.

Akan tetapi, menurut Kepala Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro, jumlah wajib pajak (WP) kelas menengah yang aktif memasukkan laporan pajak tahunan (SPT) dan membayar reguler relatif kecil secara persentase.

Karena itu, kelas menengah, menurut Bambang, harus didorong untuk lebih berparitisipasi sebagai WP. "Sewaktu program tax amnesty, pemerintah sudah berikan kesempatan bagi orang yang belum menjadi WP untuk kemudian membayar sesuai ketentuan," terang Bambang saat diskusi yang membahas peranan kelas menengah di kawasan Asia Timur dan Indonesia, kemarin.

Di lain sisi, rasio pajak (tax ratio) terhadap PDB saat ini tercatat 10,3%. Menurut Bambang, dalam kaitan itu, partisipasi kelas menengah terhadap penerimaan pajak ialah dengan menjadi WP. Perluasan kelas menengah berpotensi meningkatkan jumlah WP yang pada akhirnya berdampak pada perbaikan tingkat kepatuhan (compliance).

Lebih lanjut Bambang memandang peningkatan jumlah kelas menengah turut menaikkan sumber penerimaan pajak yang berasal dari individu. Mulai pajak penghasilan (PPh) karyawan hingga PPh perseorangan. "Kelas menengah sangat kritis. Namun, di satu sisi mereka harus memenuhi kewajiban sebagai warga negara, termasuk membayar pajak. Jadi, perbaikan compliance bisa datang dari kelas menengah," imbuhnya.

Di lain sisi, Bambang menyoroti pentingnya penyediaan akses pendidikan, terutama vokasi yang mengusung keahlian terapan. Menurutnya, bekal pendidikan memberikan peluang bagi kelas menengah untuk masuk ke dunia kerja sekaligus menjadi wirausaha. Hal itu yang mendorong kontribusi kelas menengah terhadap pertumbuhan ekonomi.

Mesin pertumbuhan

Dalam kesempatan yang sama, ekonom senior Bank Dunia Vivi Alatas menyatakan penting sekali melihat sejauh mana kelas menengah membayar pajak. "Dilihat dari revenue pajak terhadap PDB itu room for improvement-nya masih banyak. Kelas menengah bisa menjadi engine untuk pertumbuhan (penerimaan pajak)," ujar Vivi.

Dengan karakteristik kelas menengah yang cenderung kritis terhadap kebijakan, Vivi melihat tingkat kesadaran mereka terhadap kewajiban sebagai warga negara terutama dalam pembayaran relatif lebih baik. Ketika kelas menengah menuntut penyediaan layanan berkualitas, mayoritas menyadari pembangunan dapat berjalan bila terdapat pemasukan negara yang bersumber dari pajak. Kontribusi pajak dari kelas menengah yang saat ini mencapai 52 juta jiwa, masih menurut Vivi, sebenarnya berpotensi ditingkatkan. Terdapat 115 juta jiwa yang memiliki peluang untuk masuk golongan kelas menengah di Tanah Air.

Senada, mantan Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu juga melihat kelas menengah sebagai motor pertumbuhan.

"Porsi mereka dalam membayar pajak mencapai setengahnya. Kelas menengah ini mendorong konsumsi. Mereka ini suara demokrasi dan pendukung membayar pajak," kata Mari.(X-6)