Boediono Sarankan Pemerintah Pacu Pengembangan EBT

PENGEMBANGAN energi baru dan terbarukan (EBT) tidak dapat dipandang sebelah mata seiring menurunnya cadangan energi fosil. Apalagi konsumsi energi fosil diprediksi masih meningkat tajam di masa mendatang.

Sebagai gambaran, mengacu data US Energy Information Administration, konsumsi energi global meningkat dari 575 kuadriliun Btu per 2015 menjadi 736 kuadriliun Btu per 2040 atau meningkat 28 persen. Yang perlu digarisbawahi ialah adanya dominasi bahan bakar fosil sekitar 77 persen terhadap konsumsi global pada 2040. Sementara itu, pengembangan EBT berpotensi meningkat 2,3 per tahun namun tetap saja belum mampu menekan tingkat konsumsi bahan bakar fosil.

"Kita lihat tenaga nuklir yang masih kontroversial apakah masuk dalam kualifikasi proyek EBT, pertumbuhannya diproyeksi cukup cepat sekitar 1,5 persen per tahun. Tapi sekali lagi dari basis terendah. Dari sisi kategori bahan bakar fosil itu sendiri pun akan ada pergerseran dari minyak bumi dan batubara ke gas alam," ujar Mantan Wakil Presiden RI Boediono dalam International Energy Conference (IEC) 2017 di Jakarta, kemarin.

Boediono memandang kendala pengembangan EBT bukan dari aspek teknologi, melainkan komitmen dari tingkat nasional maupun global dalam menciptakan kebijakan berkelanjutan. Teknologi untuk memanfaatkan potensi EBT sebenarnya sudah cukup pesat. Misalnya pembangkit listrik berbasis tenaga air, biomassa hingga tenaga surya.

Selain itu, tarik menarik kepentingan antara politik dan ekonomi membuat kebijakan pengembangan EBT seperti sulit melangkah jauh. Pemerintah melalui Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) sebenarnya telah menargetkan bauran energi baru terbarukan (EBT) sebesar 23 persen hingga tahun 2025 mendatang.

"Kebijakan yang dibuat semestinya membuat pengembangan EBT lebih ekonomis dan mudah diterapkan. Masalah EBT harus diatasi dengan tindakan bersama. Sekarang ini kan investor cenderung enggan menanamkan modal jika keuntungan baru diperoleh pada jangka panjang. Sedangkan para politisi lebih mendukung proyek yang sekira menguntungkan untuk pemilu ke depan," paparnya.

Problem jangka pendek tersebut, sambung dia, merupakan tantangan terbesar dalam mencapai target pengembangan EBT di level nasional dan global. Boediono mengatakan belum ada panduan jelas untuk mengakomodir persoalan tarik menarik kepentingan.

Di tatanan global, masalah yang tidak kalah menghambat pengembangan EBT ialah perbedaan pandangan antara negara maju dan negara berkembang yang memicu perpecahan. Apalagi negara-negara maju sudah terbiasa dengan standar hidup tinggi di mana akses perolehan energi lebih luas.

"Apa yang perlu dilakukan kalau begitu? Langkah pertama adalah mendefinisikan secara lebih spesifik posisi kita, bukan dengan kata-kata, tapi faktanya, angka dan kebijakan, semuanya dienkapsulasi dalam cetak biru dengan cakrawala perencanaan, katakanlah dalam dua dekade ke depan," tegas Boediono.

Memang fakta dan angka berperan penting dalam perencanaan, namun dia mengingatkan urgensi dari tindakan agar tujuan terealisasi. Pun untuk memastikan implementasi, dia menyatakan perlunya membentuk lembaga pengawasan khusus untuk mengukur seberapa jauh pengembangan EBT di Tanah Air.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan pemerintah berkomitmen menjalankan pengembangan EBT. Salah satunya dengan menandatangani kesepakatan COP21 di Paris. Belakangan ini, pemerintah bahkan gencar menggandeng negara lain yang sukses mengembangakan EBT guna memperoleh informasi sekaligus menarik investasi. Per Novemver 2017, total kapasitas pembangkit listrik berbasis EBT yang sudah diteken mencapai 1.186 megawatt (MW).

"Sekarang teknologinya semakin canggih. Tapi harganya juga harus kompetitif. Belum lama saya berdialog dengan PM Denmark. Pembangkit listrik tenaga bayu yang di bangun di daratan itu tarifnya kurang dari US$ 4 sen per kWh. Kalau dibangun di "offshore" tarifnya kurang dari US$ 6 per kWh. Ini kita pelajari. Nanti kita juga mau buat PLTS besar sekali, mungkin segera. Lalu ada inisiatif mengenai pengembangan geothermal dari Aceh sampai Flores," jelas Jonan. (OL-7)