Bareskrim Ajak Satukan Visi Stabilkan Harga Pangan

BARESKRIM Polri mengundung seluruh instansi pemerintah yang secara teknis menangani persoalan pangan. Tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas harga menjelang Natal dan tahun baru.

Adapun yang diundang dalam rapat tersebut antara lain dari Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Bulog, KPPU, Badan POM, dan BPS.

Dalam rapat tersebut Kabareskrim Polri Komjen Ari Dono mengatakan bahwa satgas pangan Polri hingga saat ini terus melakukan pengawasan terhadap harga bahan pokok di tingkat konsumen. Sejauh ini pantauan satgas pangan terhadap harga bahan pokok termasuk stabil. Namun menjelang Natal dan tahun baru 2018 harus diantisipasi agar tidak terjadi lonjakan harga sebagaimana yang terjadi ditahun sebelumnya.

"Kita ingin kondisi Natal dan tahun baru 2018 harga bahan pokok tetap stabil sebagaimana Ramadan dan Idul Fitri 2017 lalu. Kita berharap para pelaku usaha di bidang pangan, dapat bekerja sama untuk terlibat secara pro aktif menstabilkan harga tanpa harus menunggu intervensi dari pemerintah," ujar Kabareskrim di Jakarta, Selasa (28/11).

Dari rapat tersebut, diperoleh informasi untuk stok bahan pokok menjelang akhir tahun secara keseluruhan masih cukup. Terdapat beberapa komoditi yang defisif seperti daging sapi dan kedelai, namun masih bisa dicukupi melalui skema impor.

Sehingga, apabila terjadi lonjakan harga, berarti terdapat masalah di sektor distribusi. Pemerintah memfokuskan 13 provinsi sebagai daerah pantauan harga bahan pokok menjelang akhir tahun ini, dikarenakan di wilayah-wilayah tersebut terjadi peningkatan aktivitas menjelang Natal dan tahun baru. Wilayah tersebut antara lain DKI Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim, Bali, NTB, NTT, Sumut, Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara dan Sulawesi Utara.

Secara terpisah Dirtipideksus Brigjen Agung Setya yang juga hadir dalam rapat tersebut menerangkan, Bareskrim tetap mengidentifikasi pihak-pihak yang berpotensi dapat menyebabkan naiknya harga bahan pokok. Selain itu secara konsisten akan dilakukan penegakan hukum apabila itu terjadi. (OL-4)