APBN 2018 Berpotensi Direvisi

PEMERINTAH optimistis pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 tidak akan diwarnai revisi. Namun pengamat ekonomi dari INDEF Bhima Yudhistira memandang sebaliknya.

"Melihat dinamika perekonomian khususnya harga minyak mentah, APBN 2018 rentan untuk direvisi," ujar Bhima di Jakarta, Selasa (21/11).

Dalam postur APBN 2018, harga minyak (Indonesian Crude Price/ICP) dipatok US$48 per barel. Padahal tren harga minyak dunia ke depan bergerak naik, kini sudah menyentuh US$60 per barel.

Tahun depan, sambung Bhima, harga minyak diprediksi bergerak di kisaran US$80-90 per barel, mengingat adanya faktor geopolitik dan permintaan energi dari Tiongkok.

"Kalau APBN tidak direvisi, maka subsidi energi tidak akan cukup menanggung beban naiknya harga minyak," imbuhnya.

Alokasi subsidi energi dalam APBN 2018 tercatat Rp94,5 triliun untuk kebutuhan BBM, LPG dan listrik.

Di samping itu, Bhima menyoroti target penerimaan perpajakan 2018 sebesar Rp1.618,1 triliun atau naik 10%n dari APBN Perubahan 2017 sebesar Rp1.472,7 triliun. Menurutnya target tersebut kurang realistis mengingat tidak adanya dampak program pengampunan pajak (tax amnesty).

Pun, pertumbuhan ekonomi tahun diprediksi hanya mencapai 5,2%. Lebih rendah dari target pemerintah sebesar 5,4%. "Adanya pesta politik (pemilu) hanya berdampak 0,1-0,2% terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaiknya jangan membuat asumsi yang terlalu jauh. Misalnya di 2015 targetnya 5,7%, ternyata realisasi cuma 4,8%," tukas Bhima.

Ia pun tidak menampik revisi APBN rawan penyusupan program siluman bernuansa politis. (OL-4)