Menghindari Bertambahnya 1,2 Juta Orang Miskin Baru

TIM Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) memberikan peringatan untuk menjaga inflasi terutama melonjaknya harga pangan.

Pasalnya, penduduk miskin sangat rentan terhadap naiknya harga pangan atau beras. Dengan harga beras naik sebesar 10% saja, bakal menambah 1,2 juta orang miskin baru. Apalagi, saat sekarang harga beras di pasaran sudah mencapai Rp9.500 hingga Rp10.500 atau di atas harga pembelian pemerintah senilai Rp8.030 per kg.

Sekretaris TPIP Iskandar Simorangkir mengungkapkan pengendalian infasi terutama harga beras harus betul-betul dikendalikan.

"Sebab, dengan naiknya harga beras 10% saja, bakal meningkatkan tambahan 1,2 juta orang miskin baru. Komoditas beras menyumbang 21,8% terhadap kemiskinan. Penduduk miskin sangat rentan terhadap kenaikam harga khususnya makanan. Secara nasional, kontribusi komponen makanan terhadap garis kemiskinan 73,19%," jelas Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian ini di Jakarta, Senin (20/11).

Menurutnya, pihaknya terus melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pengendalian, dan pencapaian sasaran inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pengendalian dan pencapaian sasaran inflasi.

"Sejauh ini, inflasi secara keseluruhan relatif terkendali. Inflasi hingga Oktober 2017 sebesar 2,67%. Khusus untuk pangan, koordinasi yang intens antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan Bank Indonesia harus terus dilakukan untuk menjaga ketersediaan stok," tutur Iskandar saat Pelatihan Wartawan Daerah Bank Indonesia (BI) 2017.

Di tempat yang sama, Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara menambahkan kalau penting sekali menjaga ketersediaan dan suplai barang dalam kondisi cukup. Sehingga bicara soal inflasi maka sangat terkait dengan sektor riil. "Bagaimana produk barang tersebut, kemudian distribusinya," ujar Mirza.

Ia mencontohkan soal beras yang kerap terjadi ada perbedaan harga antardaerah yang satu dengan lainnya. "Di satu daerah, beras cukup, namun di daerah lainnya kurang sehingga mendongkrak harga. Di sinilah dibutuhkan rantai distribusi, bagaimana mengalirkan produk beras di wilayah cukup tersebut untuk daerah yang kurang produksinya. Ini sangat penting, karena harga pangan merupakan salah satu yang paling berpengaruh terhadap kondisi inflasi. Selain pangan adalah administered prices seperti harga BBM, elpiji atau tarif listrik," ujarnya.

Di sisi lain, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo yang menjadi pembicara dalam kesempatan itu mengatakan bahwa Pemprov Jateng mengembangkan sistem informasi harga dan produksi komoditi (Sihati).

"Dengan Sihati, maka setiap harinya harga-harga di seluruh Jateng dapat diketahui. Dengan pemantauan harga itu, maka akan dapat diketahui komoditi apa saja yang naik harganya maupun turun. Dari sana, akan diambil kebijakan untuk pengendalian," ungkapnya.

Menurut Ganjar, inflasi yang rendah dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan ketimpangan terutama kalau harga pangan stabil. Sebab, konsumsi pangan punya pasar besar pada pengeluaran kelompok masyarakat miskin.

Dengan inflasi rendah maka akan mengurangi risiko spekulan oleh produsen yang melakukan penimbunan barang. "Jateng memiliki pengalaman dengan mengendalikan inflasi dalam level yang rendah. Makanya, pada 2016 Jateng mendapat penghargaan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Apalagi Pemprov Jateng mampu menekan angka kemiskinan menjadi 13,01% atau 4,4 juta jiwa lebih dari sebelumnya 13,27% atau 4,5 juta lebih," tambah Ganjar. (OL-4)