Kebijakan Energi Dinilai Cenderung ke Downstream

PEMERINTAH dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) secara kebijakan makro di sektor migas dinilai lebih cenderung ke ranah downstream dibandingkan dengan ranah upstream. Meski demikian, Kementerian ESDM diharap tidak serta merta meninggalkan perhatiannya untuk mengembangkan sektor migas.

Chairman I Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI) Pri Agung Rakhmanto mengungkapkan dalam perjalanannya kebijakan makro sekarang ini lebih diprioritaskan ke downstream dibandingkan dengan upstream. Hal ini lantaran downstream lebih berurusan langsung dengan masyarakat.

"Sekarang prioritas lebih ke downstream kalau bicara migas keseluruhan karena lebih ke masyarakat. Kalau upstream tidak terlalu berhubungan langsung dengan masyarakat," ungkap Pri, sapaan akrabnya, di acara Media Gathering, di Bogor, Jawa Barat, Minggu (19/11).

Menurutnya pemerintah tidak boleh mengurangi fokus untuk menumbuhkan dan mengembangkan sektor migas di Indonesia. Apalagi, sektor migas sudah berkontribusi besar terhadap akselerasi pertumbuhan sejumlah sektor yang ujungnya berdampak positif bagi perekonomian Tanah Air.

"Penerimaan migas sekarang memang lebih kecil. Tapi bukan berarti kondisi itu membuat migas tidak lagi menjadi prioritas. Itu salah. Itu yang saya lihat," ungkap Pri, yang juga Pengamat Energi.

Di sisi lain, ia berharap, Kementerian ESDM diminta lebih memaksimalkan pengelolaan migas di Tanah Air. Mundurnya beberapa perusahaan migas terkait mengelola lapangan migas perlu dicermati dengan baik dengan harapan kondisi itu tidak berdampak negatif bagi sektor energi.

Pri Agung Rakhmanto menegaskan mundurnya perusahaan migas dalam mengelola lapangan migas di wilayah Indonesia perlu diwaspadai, apalagi jika jumlahnya terus bertambah dari waktu ke waktu. Perlu ada perubahan kebijakan yang berpihak terhadap pertumbuhan sektor migas.

"Pertama kalau kebijakan tidak diubah maka yang seperti ini akan terus terjadi di mana satu per satu perusahaan migas akan mundur atau beralih ke portofolio lain. Itu yang tidak kita inginkan," ujarnya.

Meski ia tidak menampik kondisi itu bisa menjadi peluang bagi perusahaan migas dalam negeri lainnya untuk mengelola lapangan migas yang ditinggalkan. Namun, ia menegaskan, pemerintah tetap perlu mencermati terkait mundurnya beberapa perusahaan migas tersebut.

"Kita tidak inginkan, meski di dalam hal seperti itu katakan ada peluang misalkan bagi MedcoEnergi atau perusahaan yang lain. Tapi, dalam konteks keseluruhan ini perlu dilihat," pungkasnya. (MTVN/OL-7)