LPM RI Berharap Regulasi Pengelolaan Dana Desa Disederhanakan

LEMBAGA Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia (LPM RI) yang selama ini memberi perhatian pada pengembangan masyarakat desa mengharapkan agar regulasi pengelolaan dana desa lebih disederhanakan.

Hal ini penting selain untuk menghindari para kepala desa masuk penjara karena administrasi keuangan yang keliru, juga untuk mengefektifkan dan memaksimalkan pemanfaatan dana desa bagi pembangunan masyarakat desa.

"Karena kita juga ketahui bersama, bagaimana rumitnya aturan pengelolaan dana desa ini dibuat, sementara kapasitas SDM (sumber daya manusia) yang ada sangat terbatas. Ada banyak kasus para kepala desa ini akhirnya tidak maksimal serapan anggarannya karena takut mengambil keputusan, bisa–bisa karena menyalahi regulasi malah masuk penjara. Jadi kami usul agar regulasinya disederhanakan tinggal pengawasannya yang diatur sehingga tidak terjadi kebocoran," kata Ketua LPM RI, Eni Maulani Saragih, di Senayan, Jakarta, Senin (6/11).

Dalam konteks regulasi pengelolaan dana desa ini, Eni yang juga anggota Komisi VII DPR itu, akan berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memberikan pelatihan sehingga memahami dengan baik prosedur adinistrasi terutama yang terkait dengan pemakaian anggaran negara.

"Dari Kementerian Keuangan kita dapat informasi bahwa dari 74.958 desa yang menerima dana desa, hanya 10% yang memiliki kapasitas dan kemampuan untuk mengelola dana yang didapat, selebihnya tidak mampu. Ini yang menurut saya bisa difasilitasi oleh LPM RI," lanjut Eni.

Politikus Golkar ini juga mengharapkan agar keberadaan LPM RI yang ada di seluruh desa di Tanah Air dapat menjadi mitra strategis para kepala desa untuk menata dan mengelola pengembangan masyarkat desa.

"Kami tentu siap bekerja sama dengan pemerintahan Pak Jokowi (Joko Widodo) dengan program Nawacita-nya, yaitu membangun Indonesia dari pinggiran, sehingga SDM yang ada di LPM bisa dimanfaatkan untuk membantu mensukseskan program pembangunan desa. Apalagi anggota LPM yang ada di desa adalah tokoh-tokoh masyarakat jadi saya yakin mereka mampu memberi kontribusi positif dalam membangun desa," katanya.

Hal-hal yang bisa disinergikan, menurut dia, misalnya dalam penyusunan rencana program jangka menengah yang diputuskan melalui rembug desa. Bukan hanya itu, SDM yang dimiliki LPM RI juga bisa membantu desa dalam menghidupkan UKM-UKM di desa untuk menggerakkan ekonomi masyarakat desa.

"Jadi dana desa itu bukan hanya fokus pada infrastruktur saja tetapi pada upaya pemberdayaan masyarakatnya, pemberdayaan ekonomi warga desa agar terjadi perbaikan taraf hidup masyaraakt di desa," tukas Eni.

Dalam waktu dekat, LPM RI akan menggelar Musyawarah Kerja Nasional yang akan menjadi ajang konsolidasi organisasi tingkat nasional sekaligus memantapkan rencana dan komitmen kerja sama LPM RI dalam mendukung program-program pemerintahan Jokowi-JK dalam pembangunan masyarakat desa.

"Dalam kesempatan ini kita juga mengundang Presiden Jokowi untuk hadir agar memberikan arahan sekaligus kami ingin sampaikan pada pemerintah agar SDM LPM yang ada di seluruh desa di Indonesia bisa dilibatkan dalam upaya bersama membangun kemandirian masyarakat desa,” pungkasnya. (OL-2)