Menhub Sebut Aturan Taksi Daring Lindungi Semua Pihak

MENTERI Perhubungan Budi Karya Sumadi terus melakukan sosialisasi terhadap PM 108 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Kali ini Pekanbaru, Riau menjadi tujuannya.

Dalam sosialisasi itu, Budi menekankan bahwa terbitnya PM 108 sebagai payung hukum yang melindungi semua pihak. Ia mengatakan yang menjadi dasar pertimbangan dikeluarkannya peraturan ini adalah memperhatikan bagaimana masyarakat dapat dilayani secara baik dengan adanya kepastian hukum.

“Kita ingin teman-teman mendapat perlindungan. Kalau tidak ada PM 108/2017 maka tidak akan ada perlindungan. Semua yang terdapat dalam peraturan ini adalah untuk keselamatan dan kesetaraan bagi semua pihak,” ujar Budi di Pekanbaru, Sabtu (4/11) dalam rilis yang diterima Media Indonesia.

Sosialisasi tersebut juga dihadiri berbagai unsur mulai dari Dinas Perhubungan setempat Pengusaha taksi dan Kepolisian.

Budi satu per satu menjelaskan terkait aturan dalam PM 108 diantaranya argometer taksi, wilayah operasi, kuota, persyaratan minimal lima kendaraan bagi badan usaha, bukti kepemilikan kendaraan, dan Stiker Angkutan Sewa Khusus (ASK).

Ada yang menarik dalam kunjungannya kali ini. Saat tiba di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, Budi yang didampingi Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman memilih naik taksi lokal ke lokasi sosialisasi di SPN Pekanbaru ketimbang kendaraan dinas yang telah disiapkan. Keduanya menaiki taksi bermerk Kopsi yang memakai argo.

Sopir taksi tersebut, Sarmi, mengaku grogi membawa selama perjalanan. Ia mengaku dalam perjalanan banyak ditanya tentang angkutan oleh Menhub dan Gubernur.

"Di argo hanya Rp46 ribu, tapi pak Menteri kasih uang Rp100 ribu, Alhamdulillah," ujar Sarmi. (OL-7)