Pemerintah Akan Tetap Sediakan Pembayaran Tunai

KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan pembayaran transaksi di gerbang tol tidak akan sepenuhnya menggunakan uang elektronik (e-toll). Meski transaksi e-toll diterapkan menyeluruh per 31 Oktober 2017, pemerintah akan tetap menyediakan satu pintu di setiap gerbang tol untuk melayani dua jenis transaksi, yakni tunai dan elektronik.

"Iya, jadi hybrid (dua jenis transaksi). Minggu lalu saya bertemu dengan Gubernur Bank Indonesia untuk bilang mungkin masih butuh waktu transisi," ucap Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat ditemui di kantornya, Jakarta, Senin (30/10).

Selain disiapkan satu pintu tol hybrid, Basuki meminta penjaga harus tetap ada di setiap pintu guna melayani masyarakat pengguna jalan tol. Pun, harus ada panduan yang terlihat dari kejauhan agar masyarakat bisa cepat memilih pintu tol yang akan dimasuki.

"Harus ada panduan dari jauh kalau tidak membawa e-money (uang elektronik)," tukasnya.

Menurutnya, masyarakat masih membutuhkan waktu untuk beralih dari transaksi tunai ke elektronik. Di samping itu, pihaknya menerima aspirasi dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang meminta transaksi tunai di gerbang tol tetap diadakan. Namun, Basuki belum bisa memastikan berakhirnya waktu transisi ini.

Meski demikian, sebutnya, penetrasi e-toll sudah terus meningkat. Ia membeberkan penetrasi pada Senin pekan lalu (23/10) mencapai 88%. Pada saat ini diperkirakan penetrasi sudah mencapai 91%.

"Kalau dari survei, orang lebih suka pakai e-money. Tapi kita masih akan menyediakan karena transaksi tunai tidak bisa langsung putus," imbuhnya. (OL-7)