Menkeu Ingatkan Efektivitas Pengelolaan APBN

DALAM memperingati Hari Oeang ke-71, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengingatkan jajarannya untuk mengelola keuangan negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mengedepankan aspek kredibel, efektif dan berdaya guna.

Bertepatan dengan terbitnya Oeang Republik Indonesia (ORI) juga menjadi peringatan hari lahir Kementerian Keuangan. “Hari ini, 71 tahun lalu, ditetapkan pula hari lahir Kementerian Keuangan sebagai organisasi pertama yang dibentuk pemerintah pada awal kemerdekaan. Oleh karena itu, kita harus mampu membangun Kementerian Keuangan yang kompeten, profesional dan berintegritas,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menjadi pemimpin upacara, hari ini.

Upacara di lapangan Kementerian Keuangan tampak semarak dengan beragam pakaian adat yang dikenakan peserta. Begitu juga dengan Sri Mulyani yang turut memakai kebaya warna biru lengkap dengan sanggul khas Jawa. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengisahkan penerbitan ORI pada 30 Oktober 1946 menjadi sejarah sebagai alat pemersatu bangsa sekaligus lambang identitas kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia di mata dunia.

“Lahirnya Hari Oeang merupakan bentuk dari kedaulatan Republik Indonesia menggantikan mata uang Jepang. Jadi dalam hal ini kita dari sisi uang dengan Bank Indonesia yang bertugas mencetak uang, kita ingin terus mewujudkan makna dari kedaulatan itu, menjaga ekonomi kita dengan baik,” pungkasnya.

Kondisi perekonomian global yang menunjukkan momentum perbaikan pertumbuhan, sambung dia, membuka peluang bagi Indonesia untuk menggerakkan ekspor dan investasi. Pemerintah memanfaatkan momentum tersebut dengan memperbaiki iklim investasi dan menciptakan regulasi yang menstimulus pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Pelaksanaan APBN yang tinggal dua bulan lagi, tegas Sri, harus dijaga dengan baik. Apalagi terdapat tantangan target penerimaan negara sebesar Rp 1.7361,1 triliun.

“Saya minta seluruh jajaran Pajak, Bea Cukai dan PNBP untuk terus bekerja tekun dan keras memenuhi target tersebut. Laksanakan tugas dengan profesional, kompeten, teliti, sehingga penerimaan negara dapat tercapai, namun perekonomian tetap dapat terjaga momentum pemulihannya. Jangan bekerja sembrono dan menyulitkan rakyat dan dunia usaha,” kata Ani, sapaan akrabnya, penuh penegasan.

Setelah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pemerintah akan menjalankan APBN 2018 dengan asumsi makro pertumbuhan ekonomi 5,4 persen, inflasi 3,5 persen dan nilai tukar Rp 13.400 per Dolar AS. Adapun indikator lainnya ialah suku bunga SPN 5,2 persen, harga minyak US$ 48 per barel, lifting minyak bumi 800 ribu barel per hari dan lifting gas bumi 1.200 ribu barel per hari. Atas dasar asumsi makro tersebut, pemerintah mematok pendapatan negara pada 2018 mendatang sebesar Rp 1.894,7 triliun dan belanja negara Rp 2.220,7 triliun. Dengan begitu, defisit anggaran diproyeksi Rp 325,9 triliun atau 2,19 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

“Kualitas belanja Negara diarahkan untuk pengurangan kemiskinan dan kesenjangan guna menciptakan keadilan dan perlindungan sosial pada masyarakat, penciptaan kesempatan kerja dan pembangunan infrastruktur. Kita fokus membangun APBN yang kuat dan efektif dalam mencapai target-target pembangunan. Termasuk memerangi pemborosan, ketidakefisienan, korupsi dan kebocoran anggaran negara,” tandasnya. (OL-7)