Tahun Politik Bisa Menstitumulasi Pertumbuhan Ekonomi

KEKHAWATIRAN akan adanya pelambatan ekonomi di tahun depan ditepis Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir.

Iskandar meyakini tidak akan ada pelambatan pada tahun 2018 meski sudah memasuki tahun politik. Iskandar menyebut adanya 171 daerah yang akan menyelenggarakan pilkada dan dimulainya proses menuju Pilpres itu sebagai hal yang positif untuk menggerakkan ekonomi.

"Tahun depan menurut saya bagus karena stimulus fiskal dari Pilkada kan besar. Sebenarnya kita tidak melambat, tumbuh 4,95% (kuartal II 2017) kan konsumsinya," ujar Iskandar kepada Media Indonesia di Kantor Kemenko Perekonomian Jakarta, kemarin.

Penilaian yang menyebut bahwa pengusaha akan wait and see hingga Pilkada selesai menurutnya tidak tepat. Sebab pada awal tahun depan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha dengan menerapkan sistem perizinan terintegrasi (single submission) sudah mulai beroperasi. Tepatnya sistem itu direncanakan beroperasi pada Februari 2018.

Justru dengan sistem perizinan terintegrasi itu, ekonomi akan menggeliat karena investasi akan meningkat dibanding tahun ini. Diketahui realisasi investasi pada semester I-2017 tercatat sebesar Rp 336,7 triliun atau tumbuh 12,9% dibandingkan semester I-2016. Namun pertumbuhan itu lebih rendah dibandingkan rata-rata pertumbuhan dalam lima tahun terakhir yang di atas 14%.

"Kata pak Jokowi jangan terlalu sedikit-sedikit wait and see, apalagi nanti kalau ada perpres kemudahan berusaha kan nanti proses perizinan investasi akan cepat. Saya yakin tahun depan investasi akan naik terlepas ada gejola politik," jelasnya.

Diketahui sebelumnya Iskandar mengatakan gedung yang akan digunakan sebagai tempat yang melayani seluruh perizinan usaha di Indonesia tersebut baka berada di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.

Dalam prosedur single submission tersebut, kata Iskandar, jika izin dari instansi terkait tidak diproses dalam waktu dua minggu, pengajuan dianggap telah disetujui.

"Sistemnya memproses langsung setuju. Nanti canggih seperti negara lain. Jadi, tidak ada high cost economy lagi," jelasnya.

Adapun peneliti di Institute For Development of Economics and Finance, Eko Listiyanto menilai selain adanya potensi pelambatan ekonomi, jagat perpolitikan tahun depan bisa juga berdampak positif terhadap ekonomi masyarakat. Ada banyak kampanye dan pertemuan yang berpotensi menggerakkan roda ekonomi.

“Pemerintah dapat memanfaatkan event Asian Games 2018 dan pertemuan IMF-Bank Dunia di Bali. Libatkan UKM sehingga roda ekonomi berputar di masyarakat bawah. Stabilitas politik penting untuk menjaga ekonomi tetap di jalan yang benar,” kata Eko. (OL-7)