Skema Blended Finance Perlu Dukungan Besar Pemerintah

SKEMA pembiayaan yang tengah dikaji pemerintah, yakni 'blended finance', dinilai memiliki potensi besar untuk diimplementasikan meski memerlukan dukungan besar dari pemerintah.

"Skema ini feasible (dimungkinkan), tapi porsi pemerintah harus agak besar," kata Country Head Deloitte Infrastructure and Capital Projects Indonesia, Bernardus Djonoputro, di Jakarta, Kamis (19/10).

Bernardus menjelaskan, skema 'blended finance' merupakan skema pembiayaan yang memanfaatkan dana-dana filantropis melalui yayasan atau perusahaan dan digabungkan dengan dana swasta atau pemerintah untuk mengembangkan proyek-proyek yang berguna bagi komunitas. Karena dasarnya merupakan dana konglomerat atau perusahaan besar, kebanyakan dana tersebut disalurkan untuk misi kemanusiaan yang spesifik seperti program kesehatan dan lingkungan.

"Jadi program waste to energy (sampah jadi listrik) atau penanganan sampah plastik laut itu cocok karena proyek seperti itu memang agak susah mendapat pembiayaan yang biasa. Blended finance bisa berperan besar di situ," tuturnya.

Bernardus mengatakan skema blended finance memang banyak ditujukan untuk proyek-proyek yang mendukung kemanusiaan. Oleh karena itu, tren pembiayaan itu kini beralih untuk menggarap proyek-proyek yang terkait dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).

Ia menambahkan, karena merupakan dana filantropis, pengembalian investasi dalam skema blended finance kebanyakan bernilai rendah. Kendati demikian, tetap ada profit yang harus diraih agar proyek tersebut tetap terus bergulir.

"Kalau untuk proyek LRT (Light Rail Transit), bisa dengan skema ini karena transportasi urban kan porsi jaminan pemerintahnya tinggi. Tapi proyek ini sensitif secara politis, terutama soal tarif, sehingga butuh dukungan pemerintah. Porsi dukungan pemerintahnya tinggi," kata Bernardus.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, menyebut, tengah megkaji skema 'blended finance' untuk bisa membiayai sejumlah proyek infrastruktur termasuk LRT atau kereta ringan. Ia menyebut potensi skema tersebut mencapai hingga US$12 triliun.

Sejumlah proyek potensial dengan skema pembiayaan tersebut di antaranya penanggulangan sampah plastik di laut, perlindungan kawasan konservasi perairan Indonesia, perikanan dan akuakultur berkelanjutan, teknologi digital untuk perikanan, hunian terjangkau bagi masyarakat hingga proyek infrastruktur kawasan pesisir. (OL-2)