Pemerintah Didesak Tingkatkan Integrasi Pasar Demi Stabilitas Harga

LEMBAGA Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menginginkan kebijakan pemerintah dapat meningkatkan integrasi kepada pasar internasional dalam rangka menstabilkan harga pangan nusantara.

"Demi harga pangan terjangkau, Indonesia perlu lebih terintegrasi dengan pasar internasional," kata peneliti CIPS Hizkia Respatiadi di Jakarta, Senin.

Pernyataan Hizkia tersebut juga dalam rangka peringatan Hari Pangan Sedunia yang lazim diselenggarakan di tingkat internasional setiap tanggal 16 Oktober.

Hizkia mencontohkan komoditas beras, di mana Indonesia dinilai bisa memperkuat kerangka kerja sama melalui mekanisme Masyarakat Ekonomi ASEAN misalnya terkait dengan impor beras dari negara tetangga guna memenuhi kebutuhan pasar domestik.

Ia berpendapat bahwa kebutuhan pasar dalam negeri pada saat ini relatif masih belum mampu dipasok oleh petani lokal di berbagai daerah.

Menurut dia, ketersediaan komoditas pangan akan membuat harga pangan stabil dan memperluas jangkauannya yang bisa diakses oleh semua lapisan masyarakat. "Dengan harga pangan yang terjangkau, pemerintah akan mampu menciptakan ketahanan pangan di Tanah Air," katanya.

CIPS juga mendorong pemerintah mengubah kebijakan yang tidak efektif seperti mengkaji ulang atau bahkan menghapus sejumlah regulasi seperti Peraturan Menteri Perdagangan No 57/2017 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) Beras.

Sebelumnya, Pemerintah diapresiasi karena dinilai berhasil menstabilkan harga pangan menjelang Hari Raya Tahun Baru Islam 1 Muharram 1439 Hijriyah.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Roem Kono di Jakarta, Rabu (20/9), mengapresiasi peran pemerintah setelah melakukan peninjauan ke Pasar Palmerah, Jakarta Barat.

"Saya senang karena rata-rata dari mereka mengatakan bahwa harga bahan-bahan makanan seperti beras, bawang, cabai, daging, dan ikan relatif stabil," kata Roem.

Politisi Partai Golkar itu juga mengharapkan pemerintah dapat membentuk sebuah badan ketahanan pangan yang bisa menjaga ketersediaan bahan pangan bagi warga.

Dia mengingatkan bahwa UU No 18/2012 telah lama diberlakukan, tetapi masih belum ada peraturan pemerintah mengenai badan ketahanan pangan seperti terdapat dalam aturan perundang-undangan tersebut.

Sebagaimana diwartakan, Kementerian Pertanian optimistis stok dan harga sejumlah komoditas hortikultura seperti aneka cabai dan bawang merah menjelang Natal 2017 dan Tahun Baru 2018 bakal stabil.

"Direktorat Jenderal Hortikultura sudah amankan produksi, bahkan ada indikator suprlus," ujar Direktur Jenderal Hortikultura Kementan, Spudnik Sujono, di Jakarta, Senin (18/9). (OL-7)