Efektivitas Anggaran Harus Mewabah di Tingkat Daerah

UPAYA menjaga reformasi kebijakan fiskal tidak hanya berada di pundak kementerian atau lembaga (K/L), melainkan perlu peran aktif dari pemerintah daerah. Khususnya dalam hal pengelolaan anggaran yang mengarah pada kemandirian fiskal.

"Jadi peran pemerintah harus dimaksimalkan untuk membangun kemandirian fiskal. Tidak bisa terus menerus berharap bantuan pemerintah pusat. Apalagi kondisi pemerintah pusat tengah menghadapi penerimaan pajak yang cukup berat," ujar ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Bhima Yudhistira di Jakarta, Sabtu (14/10).

Dengan alokasi dana transfer daerah yang tidak kalah besar dari belanja K/L, maka efektivitas anggaran di tingkat daerah juga harus menjadi atensi ke depan. Dalam RAPBN 2018 proyeksi transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) mencapai Rp761,1 triliun. Sedangkan alokasi belanja K/L diperkirakan sebesar Rp814,1 triliun.

Terhadap kinerja pengelolaan anggaran K/L, Bhima menilai dalam tiga tahun terakhir mengalami banyak perubahan yang mana lebih transparan dan produktif.

"Hal itu dibuktikan dari hasil audit BPK tingkat K/L yang mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) tergolong meningkat. Dengan realokasi dari berlanja subsidi ke infrastruktur, juga cukup baik," imbuhnya.

Mengingat realisasi penerimaan pajak hingga 30 September 2017 baru mencapai 60% dari target APBN Perubahan 2017, Bhima turut menggarisbawahi urgensi dari kreativitas pemerintah daerah dalam mencari sumber penerimaan baru. Pasalnya ketika penerimaan pusat sulit tercapai, sudah tentu penyaluran TKDD berpotensi dipangkas.

Selain itu, pemerintah daerah didorong melakukan optimalisasi anggaran dengan komposisi rata-rata 40% dialokasikan untuk belanja pegawai. Menurut Bhima, komposisi dalam APBD perlu dirombak. Idealnya, komponen belanja modallah yang memiliki porsi 40%.

"Jika belanja modal naik, stimulus ekonomi daerah semakin baik. Ujung-ujungnya penerimaan daerah meningkat," pungkas Bhima. (OL-4)