Insentif Pajak Perkuat Rupiah

KENDATI meyakini daya tahan perekonomian di dalam negeri, pemerintah tetap mengupayakan sejumlah langkah untuk menahan laju pelemahan rupiah terhadap dolar AS.

Hal itu dikatakan oleh Presiden Joko Widodo setiba di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, dari lawatan kerja ke Provinsi Aceh, kemarin.

Nilai rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta kemarin melemah 51 poin ke level 13.076 per dolar AS jika  dibandingkan dengan posisi sehari sebelumnya, 13.025.

“Semua negara terkena imbas (penguatan dolar AS). Tetapi lihat indeks saham, pasar obligasi, dan ruang fi skal. Baik. Apa lagi?” kata Presiden.

Menurut Jokowi, langkah pertama yang segera dilakukan ialah di sektor ekspor produk berbasis bahan lokal. “Penguatan nilai dolar AS kesempatan bagi eksportir meraup untung. Saya akan bertemu eksportir. Kalau bisa bantu, kita bantu.”

Upaya kedua ialah menurunkan tarif listrik industri karena efi siensi PT PLN (persero). Langkah ketiga mendorong investasi asing langsung.

“Saya akan melawat ke Tiongkok dan Jepang. Di sana kuncinya,” ujar Presiden.

Tidak cukup hanya menarik investor asing, pemerintah sedang menyiapkan PP insentif pajak bagi kegiatan reinvestasi dengan target perusahaan yang akan membagikan dividen kepada pemilik saham di luar negeri agar tetap tertarik  memarkir dananya di Indonesia.

“Tren aliran dana keluar berlangsung Juni-Juli karena pembayaran dividen bagi perusahaan yang beroperasi di Indonesia,” ungkap Menko Perekonomian Sofyan Djalil.

Selain insentif pajak bagi kegiatan reinvestasi, pemerintah akan mempercepat rezim devisa bebas dengan beberapa negara di sektor pariwisata.

Di sisi lain, melemahnya rupiah justru berdampak surplus terhadap anggaran negara. Menurut Menkeu Bambang  Brodjonegoro, surplus didapat karena selisih penerimaan negara dari sektor tambang dan migas dikurangi bunga utang. “Setiap rupiah melemah 100 poin memberi surplus anggaran sekitar Rp2 triliun-Rp2,3 triliun.” (Kim/Fat/Wib/X-4)