Menko Perekonomian : Optimalkan Peran TPID

MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution meminta peran Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) agar benar-benar berjalan maksimal dan diperkuat. Hal tersebut bertujuan agar TPID mampu menyusun rekomendasi yang jitu untuk mengatasi inflasi di daerahnya masing-masing.

“Setiap daerah perlu mengenali apa yang rentan di daerahnya terkait inflasi apakah beras, bawang, ikan atau daging. Dan tentu perlu terus dimonitor dan disusun kebijakannya,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam Rapat Koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Pengembangan Infrastruktur Provinsi se-Sumatera dalam Rangkaian Pertemuan Tingkat Menteri Indonesia Malayasia Thailand Growth Triangle (IMT-GT) di Pangkalpinang, Kamis (28/9) seperti keterangan pers yang diterima Media Indonesia.

Dalam kesempatan itu Darmin menyebut jika inflasi secara keseluruhan terkendali dimana pada Agustus 2017 ngka inflasi sebesar 3,82% (yoy). Inflasi pangan juga terus mengalami tren penurunan sejak awal tahun dan mulai dapat dikendalikan dengan semakin intensnya koordinasi antara Pemerintah Pusat, Bank Indonesia dan Pemerintah Daerah dalam menjaga ketersediaan pasokan stok.

Darmin menambahkan, di tengah ketidakpastian global, perekonomian Indonesia justru menunjukkan pertumbuhan yang relatif baik di kuartal II-2017. Hal itu terlihat dari nilai pertumbuhan yang mencapai 5,01% (yoy). Defisit transaksi berjalan di kuartal II-2017 mencapai 2% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dan itu membaik dibandingkan kuartal yang sama pada tahun lalu yang hanya mencapai 2,3%. Adapun selama Januari-Agustus 2017, total surplus perdagangan mencapai US$ 9,1 miliar.

“Pertumbuhan ekonomi kita tumbuh relatif baik. Jika dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, Indonesia adalah negara yang pertumbuhannya paling tinggi dalam beberapa tahun terakhir,” sebutnya.

Meski demikian, Darmin mengingatkan agar daerah tetap memperhatikan ketimpangan ekonomi yang masih terjadi. Khususnya kesenjangan antar daerah.

Saat ini, kata dia, penyumbang terbesar perekonomian Indonesia masih didominasi pulau Jawa yang mencapai 58,5% terhadap PDB. Sementara Sumatera menyumbang 22%, Kalimantan 7,9%, Sulawesi 6,0%, Bali dan Nusa Tenggara 3,1%, serta Maluku dan Papua hanya 2,5%. Ketimpangan tersebut terjadi karena pusat pembangunan lebih banyak bertumpu di pulau Jawa

Untuk mengatasi itu, Darmin menyebut bahwa pemerintah pusat tengah fokus mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah di Indonesia. Sebab peringkat pembangunan infrastruktur Indonesia masih rendah dibandingkan dengan negara-negara lainnya.

“Kita mencoba mendorong pembangunan infrastruktur yang lokasinya menyebar di seluruh Indonesia. Kalau ada infrastruktur yang memadai, pertumbuhan di daerah akan menjadi lebih baik dan pemerataan ekonomi dapat terwujud,” pungkasnya. (OL-7)