Target Pertumbuhan Ekonomi masih Realistis

TARGET pertumbuhan ekonomi 5,2% masih realistis asalkan pemerintah melakukan sejumlah terobosan. Menggenjot nilai ekspor dan merangkul banyak investor menjadi kunci utamanya.

"Sebenarnya ada potensi dari perekonomian global. Ekspor barang-barang Indonesia mulai menunjukkan pertumbuhan yang positif. Bukan hanya untuk komoditas, tetapi juga produk manufaktur andalan negara ini, seperti alas kaki dan pakaian. Begitu juga investasi yang mulai menunjukkan pertumbuhan lebih baik dari sebelumnya," ujar pengamat ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri, Kamis (21/9).

Ia menjelaskan pertumbuhan ekonomi memang lebih rendah, karena konsumsi rumah tangga agak melemah. Sementara pengeluaran pemerintah belum menunjukkan perkembangan yang lebih baik. Apalagi ditambah penerimaan yang masih tersendat.

Tapi untuk ekspor, kata dia, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama adalah ekspor itu butuh impor, terutama bahan baku dan material. Sekarang ini, attitude terhadap impor adalah negatif. Banyak kebijakan yang membatasi impor. Akibatnya impor bahan baku jadi sulit dan mahal. Ini akan menyebabkan ekspor juga sulit untuk terus tumbuh dgn baik di jangka lebih panjang.

"Kedua adalah Indonesia terlambat untuk mempunyai perjanjian perdagangan dengan negara mitra. Beberapa pasar ekspor Indonesia saat ini sudah mulai diambil alih kompetitor. Seperti pasar India dan Pakistan untuk CPO. Akibatnya ekspor dalam jangka panjang akan sulit untuk terus tumbuh lebih cepat," terangnya.

Ia mengatakan iklim investasi kendalanya masih sama. Walaupun Presiden ingin meningkatkan FDI, tetapi iklim investasi belum membaik seperti yang diharapkan. Akibatnya walaupun FDI sudah meningkat, belum menunjukkan perkembangan yang pesat.

Yose memaparkan PMDN juga agak bermasalah. Ditambah kredit perbankan selama ini cenderung stagnan bahkan menurun. Akibatnya PMDN tidak terlalu berkembang pesat dan banyaknya dana domestik yang digunakan untuk menutup defisit dengan cara pembelian obligasi pemerintah.

"Dana pihak ketiga yang tersedia di perbankan menjadi terbatas. Kredit juga menjadi terbatas, sehingga PMDN menjadi sulit untuk tumbuh," ungkapnya.

Menurut Yose, pemerintah dapat mencoba meningkatkan konsumsi rumah tangga. Salah satunya adalah melalui cash transfer kepada rumah tangga miskin dan hampir miskin. Ini akan meningkatkan konsumsi mereka.

"Pemerintah tidak perlu anti dan malu melaksanakan kebijakan ini. Pemberian BTL kepada 15 juta keluarga akan mendorong konsumsi dengan cepat, sekaligus membantu mereka mengurangi dampak perngurangan subsidi listrik dan BBM," ujarnya.

Pemerintah juga perlu mengurangi usaha menutup defisit dari penerbitan obligasi, sehingga dana dalam negeri akan tersedia untuk kredit dan investasi. Untuk menutup defisit, pemerintah dapat lebih menggunakan hutang dari berbagai pihak non-market, seperti Bank Dunia, bantuan bilateral. Hutang ini juga lebih murah daripada obligasi dan hutang di pasar uang. Tetapi memang kurang populer secara politik.

"Tentunya perbaikan iklim investasi harus terus dilakukan. Paket kebijakan perlu diimplementasikan, tidak hanya diluncurkan. Jika tidak, pemerintah akan kehilangan kredibilitasnya," pungkasnya. (OL-4)