Jepang Ditawari Ikut Garap Proyek Tol Trans-Sumatra

PRESIDEN Joko Widodo meminta secara khusus Japan International Cooperation Agency (JICA) untuk ikut terlibat dalam pembangunan proyek tol trans-Sumatra. Hal itu diutarakan Jokowi saat bertemu dengan Presiden JICA Shinichi Kitaoka untuk membahas kerja sama antara Indonesia dan JICA di Istana Merdeka, kemarin (Rabu, 26/7).

"Presiden menyampaikan kepada JICA untuk dapat ikut mendanai proyek-proyek di luar Pulau Jawa seperti tol trans-Sumatra," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani seusai pertemuan.

Permintaan Jokowi tersebut, kata Sri, diutarakan lantaran pendanaan proyek itu tidak bisa dilakukan dari satu sumber saja, yakni APBN. "Jadi dalam hal ini kalau JICA tertarik untuk mendanai akan mempercepat penyelesaian tol Sumatra," ucapnya.

Selain membahas soal tol trans-Sumatra, hal lain yang dibahas dalam pertemuan tersebut, antara lain, mengenai MRT, Pelabuhan Patimban, dan kereta cepat di utara Jawa. Jokowi berharap pembangunan tiga proyek tersebut cepat rampung sehingga masyarakat bisa langsung merasakan manfaatnya.

Selain sarana transportasi, Presiden meminta JICA turut terlibat dalam proyek-proyek air bersih dan pengelolaan sanitasi air kotor terutama untuk daerah-daerah yang masih tertinggal.

Sementara itu, Bank Dunia menyarankan pemerintah Indonesia agar melibatkan pihak swasta dalam pembangunan sejumlah infrastruktur. Hal itu diutarakan Presiden Bank Dunia Jim Yong-kim saat bertemu Presiden Jokowi, kemarin.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menegaskan Indonesia tetap mengalkulasi bantuan yang ditawarkan guna menjaga kepentingan Indonesia dan pertimbangan-pertimbangan nonekonomi. Pemerintah, jelas Darmin, selalu membuka peluang, baik swasta maupun BUMN, untuk terlibat dalam proyek-proyek strategis.

Akan tetapi, Darmin mengakui pemerintah memang mengutamakan perusahaan pelat merah untuk menangani proyek-proyek yang mendesak. "Kalau swasta persiapannya bisa dua tahun, baru mulai ditawarkan, feasibility study dulu. Akan tetapi, kalau BUMN, mungkin bisa langsung dikerjakan," ujar mantan Gubernur Bank Indonesia itu. (Nur/Adi/Pol/E-2)