Pemerintahan Jokowi Gunakan Utang untuk Infrastruktur

MENURUT pengamat ekonomi politik Ichsanuddin Noorsy, utang negara yang kian membesar di era pemerintahan Joko Widodo tidak hanya dihitung dari hubungan bilateral, melainkan semua kewajiban negara yang harus dibayar ke pihak luar negeri. Baik itu kepada negara lain, perusahaan asing, atau bank luar negeri.

"Karena kewajiban, maka dia tidak melulu pada posisi yang namanya pinjaman-pinjaman luar negeri," jelasnya dalam diskusi bertajuk 'Utang Negara untuk Siapa?' di Media Center Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/7).

Acara ini juga dihadiri anggota Komisi XI dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Maruarar Sirait, dan Ketua Badan Anggaran DPR, Aziz Syamsuddin.

Noorsy tidak setuju dengan pemerintah yang kerap berutang ke luar negeri. Dalam pandangannya, utang akan membebani bangsa dan membawa negara ke situasi lebih sulit yaitu penjajahan.

"Utang adalah pintu masuk penjajahan," tegasnya.

Serangan Noorsy soal utang ini pun dibela Maruarar. Menurut dia, bila dibandingkan dengan negara lain, utang Indonesia masih jauh lebih rendah. Rasio utang Indonesia berada di kisaran 27,9% terhadap produk domestik bruto (PDB).

"Rasio utang negara lain terhadap PDB lebih besar. Misalnya, Australia 39%, Malaysia 56%, India 66%, Jerman 68%, Inggris 89%, Amerika Serikat 107%, dan Jepang 249%," ungkap Maruarar.

Ia menambahkan, pemerintahan Jokowi menggunakan utang untuk untuk kebutuhan rakyat dan juga infrastruktur. Sehingga ada banyak dampak seperti bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat.

"Bicara soal utang, saya rasa tidak ada orang yang senang berutang, karena utang itu pasti ada kewajibannya. Kecuali hibah yang nggak ada kewajibannya, tentu itu adalah konsekuensi-konsekuensi pilihan. Kalau kita lihat, utangnya apa? Infrastruktur," katanya.

Sekitar dua bulan lalu, Maruarar mendampingi Presiden dalam kegiatan Lintas Nusantara, mulai dari Aceh, Kalimantan Selatan, Maluku, Maluku Utara, hingga Papua. Dalam kunjungan itu, Maruarar mengaku menyaksikan langsung pembangunan infrastruktr.

"Di Sumatra Utara misalnya, bagaimana jalan tol itu progresnya luar biasa, pelabuhan-pelabuhan, bandara, di Wamena bagaimana kita melihat pembangunan perbatasan kita dengan Papuan Nugini," tukasnya. (RO/OL-2)