Pengusaha Keluhkan Ketidaksinkronan Kondisi Makro-Mikro Ekonomi

Gabriela Jessica Restiana Sihite
29/6/2017 15:23
Pengusaha Keluhkan Ketidaksinkronan Kondisi Makro-Mikro Ekonomi
(ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

PARA pengusaha merasakan telah terjadi ketidaksinkronan antara kondisi makro dan mikro ekonomi di Indonesia. Indikator makro yang membaik nyatanya tidak dirasakan oleh para pengusaha ritel dan industrialis, bahkan hingga momen krusial seperti Lebaran silam.

Mengenai hal tersebut, Ekonom Universitas Indonesia (UI) Lana Soelistianingsih berpendapat daya beli masyarakat memang mengalami penurunan, sehingga kurang mendorong pertumbuhan sektor riil. Rendahnya konsumsi di tengah membaiknya indikator makro ekonomi Indonesia dinilai mungkin disebabkan oleh regulasi pemerintah. Salah satunya, pencabutan subsidi listrik bagi 18,7 juta rumah tangga 900 VA.

"Sebagian besar rumah tangga itu kan merupakan masyarakat menengah ke bawah. Kalau lihat perlambatan di sektor riil kemungkinan itu faktornya," tukas Lana, Kamis (29/6).

Selain itu, molornya pencairan gaji ke-13 kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang semestinya diberikan pada awal Juni menjadi Juli juga menjadi penyebab konsumsi masyarakat turun. Masyarakat menjadi tidak memiliki waktu yang lebih lama untuk berbelanja dengan leluasa.

"PNS di pusat saja totalnya 6-8 juta orang, belum di daerah. Dengan penundaan itu otomatis daya beli melambat. Meski pasti memiliki tabungan, tapi orang akan berbelanja secukupnya saja. Yang tadinya beli baju 2 potong, jadi berpikir satu saja dulu karena gaji belum cair," imbuh Lana.

Tidak hanya itu, program amnesti pajak yang telah berakhir disinyalir ikut memengaruhi lemahnya pertumbuhan sektor riil Indonesia. Meski secara kuantitas masyarakat menengah dan usaha kecil dan menengah (UKM) tidak banyak yang ikut amnesti pajak, tetapi efeknya dinilai cukup besar bagi penghasilan mereka.

"Untuk UKM itu berat meski tebusannya hanya 0,5%. Kalau mereka bayar pajak, bisa jadi akan mengurangi produksi dan kemungkinan mengurangi jumlah jam kerja karyawan. Dengan begitu, daya konsumsi karyawan ikut turun," papar Lana.

Karena itu, Lana menyarankan pemerintah untuk segera menggenjot belanja pemerintah pada Kuartal III tahun ini. Dia menilai belanja pemerintah bisa sangat membantu pertumbuhan sektor riil yang sedang mengalami stagnansi.

"Biasanya belanja pemerintah di Kuartal III lebih agresif ya daripada kuartal I dan II. Semoga ini bisa membantu pertumbuhan riil yang tidak mengikuti kondisi makro itu tadi," pungkasnya.(OL-3)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Soelistijono
Berita Lainnya