UKM Sesalkan Penolakan Lelang Gula Rafinasi

Putra Ananda
27/6/2017 19:27
UKM Sesalkan Penolakan Lelang Gula Rafinasi
(Dok.MI/Angga Yuniar)

PELAKU Usaha Kecil Menengah (UKM) menyesalkan masih adanya pihak-pihak yang menolak dan meminta penundaan lelang gula kristal rafinasi yang dilakukan pemerintah.

“Saya kecewa dan akan menolak siapapun yang mau menghambat proses lelang ini,” kata Suyono, Ketua Koperasi Ritel Tambun di Jakarta, Selasa (27/6)

Seharusnya program pemerintah tersebut didukung semua pihak. “Saya mencatat banyak manfaat dengan sistem lelang ini, karena menjamin industri kecil menengah dapat pasokan GKR dengan harga yang wajar,” tandas pengusaha Dodol Garut ini,

Dikatakan Suyono, bagi yang menolak lelang tersebut merupakan mereka yang tidak tahu masalah adanya GKR yang merembes atau ilegal. Harganya pun tidak terjangkau.

"Mereka itu tidak tahu masalah yang sebenarnya dan hanya fokus kepada kepentingan pribadi. Saya kecewa berat kalau ada anggota Komisi VI DPR RI yang menolak kebijakan tersebut. Maaf, DPR RI itu mewakili siapa sebenarnya? Rakyat kecil yang banyak kepentingannya kok diabaikan, atau dia mewakili kelompok tertentu?” tegasnya.

Selain itu, ia menilai bagi penolak lelang gula itu adalah pihak-pihak yang merasa usaha bisnisnya terganggu namun dirinya tidak tanggung jawab. “Bahwa rembesan (gula rafinasi) sangat tidak baik bagi semua termasuk hak IKM atau UMKM yang sering tidak mendapatkan gula. Bahkan harga beli IKM sangat tidak wajar,” ungkapnya.

Sebelumnya Ekonom dan Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudistira menilai, kebijakan pemerintah melelang gula kristal rafinasi merupakan langkah positif untuk mendapatkan harga gula terbaik.

"Model lelang ini kan secara ideal untuk menciptakan harga terbaik. Saya dukung kebijakan ini sebagai bagian upaya Kemendag menyelesaikan masalah rembesan GKR ke pasar konsumsi. Melalui lelang harga lebih adil, kemudian tata niaga diperbaiki, petani kecil bisa akses," ujar Bhima saat dihubungi.

Namun, ia juga meminta agar pemerintah juga memperhatikan masalah di hulu industri gula nasional. Mulai dari belum maksimalnya kapasitas produksi gula nasional karena mayoritas pabrik masih menggunakan mesin-mesin lama, sehingga tidak produktif.

"Banyak terjadi rembesan ini berkaitan dengan impor. Ini kan kapasitas produksi bermasalah, dan pengawasan lemah. Ini kasus lama lho.... Sudah seharusnya di sektor hulu harus diperbaiki," ujar Bhima. (OL-4)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Eko Suprihatno
Berita Lainnya