DPR Bakal Setujui Tambahan Anggaran Subsidi Listrik

KEMENTERIAN Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana menambah alokasi subsidi listrik dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2017 sebesar Rp 1,71 triliun. Tambahan anggaran untuk subsidi tersebut didasarkan pada hasil pemadanan data terpadu dan terdapat potensi tambahan jumlah pelanggan golongan 900 Volt Ampere (VA) yang masih berhak mendapatkan subsidi.

Sebelumnya, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) melakukan penyisiran terhadap 22,8 juta pelanggan 900 VA. Dari pendataan diketahui hanya sekitar 4,1 juta pelanggan yang dinilai layak memperoleh subsidi. Namun seiring dibukanya pos pengaduan dan verifikasi lanjutan, pemerintah menemukan tambahan 2,44 juta pelanggan 900 VA yang sebenarnya berhak menerima subsidi listrik.

Baca juga: Tarif Listrik Dipastikan Tidak Naik

Alhasil jumlah konsumen listrik golongan 900 VA meningkat menjadi 6,5 juta pelanggan. Menteri ESDM Ignasius Jonan menyatakan segera menyampaikan penambahan anggaran subsidi listrik sebesar Rp 1,71 triliun sehingga yang semula diusulkan Rp 50,4 triliun menjadi Rp 52,11 triliun.

Terhadap usulan penambahan anggaran itu, Komisi VII DPR RI bakal menyetujui asalkan data yang diajukan sudah valid. "DPR pada intinya menyepakati program subsidi listrik tepat sasaran. Semula TNP2K memberikan data hanya 4,1 juta pelanggan 900 VA yang berhak menerima subsidi. Tapi kalau sekarang membengkak, ya pasti kita sepakati (usulan penambahan anggaran) asalkan datanya akurat," tutur Wakil Ketua Komisi VII Satya Widya Yudha saat dihubungi, Kamis (22/6).

Menurutnya, langkah pemerintah untuk menverifikasi ulang terbilang tepat. Apalagi parlemen kerap mendapat pengaduan dari masyarakat di berbagai daerah pemilihan (dapil) yang resah tak lagi mendapatkan subsidi padahal ditengarai masih berhak. Maka dari itu, pihaknya meminta TNP2K sebagai lembaga yang diamanatkan menanggulangi data kemiskinan, melakukan singkronisasi data dengan Badan Pusat Statistik (BPS).

"DPR sudah mewanti-wanti ke pemerintah bahwa data harus benar-benar akurat. Makanya kita minta TNP2K melakukan validasi dan verifikasi data dengan mengajak BPS. Kalau tidak ada integrasi, nanti malah tidak tepat sasaran," imbuhnya.

Komisi VII, sambung dia, menunggu laporan resmi dari Kementerian ESDM terkait usulan penambahan anggaran subsidi listrik. Nantinya hal tersebut akan dibahas dalam rapat APBNP 2017. "Yang jelas arahnya DPR mendukung penambahan (anggaran) subsidi dengan catatan tepat sasaran. Sehingga, kita minta pemerintah buka kotak pengaduan dan lakukan verifikasi," tukas Satya.(OL-3)