Mentan Minta Lahan Pertanian Dikuasai Rakyat

Gabriela Jessica Restiana Sihite
21/6/2017 15:33
Mentan Minta Lahan Pertanian Dikuasai Rakyat
(MI/Ramdani)

MENTERI Pertanian berharap lahan pertanian di Indonesia Timur mayoritas dikuasai oleh rakyat. Pasalnya, berbagai daerah di barat Indonesia sudah dimiliki oleh perusahaan swasta besar dan kurang memberikan kesejahteraan bagi petaninya

"Lahan pertanian di Sumatra, Jawa, Kalimantan sudah banyak dikuasai perusahaan besar. Semestinya rakyat yang lebih bisa mendapatkan lahan," ucap Amran di Raja Ampat, Papua Barat, Selasa (20/6) malam.

Dia menyebut tingkat kesejahteraan daerah bisa dilihat dari pertumbuhan ekonomi daerah. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi di Sumatra selama triwulan I 2017 sebesar 4,05% dan Kalimantan 4,92%. Sementara Sulawesi menjadi daerah yang paling tinggi pertumbuhannya, yakni 6,87%.

"Kenapa Sulawesi pertumbuhannya paling tinggi? Karena lahannya mayoritas milik rakyat. Ada manfaat langsung yang diperoleh rakyat dari situ," tukas Amran.

Karena itu, dia berharap program redistribusi lahan yang dicanangkan Presiden Joko Widodo bisa terealisasi dengan optimal. Dengan begitu, lahan-lahan yang selama ini menganggur atau yang dikuasai perusahaan besar bisa dimanfaatkan oleh rakyat dengan menanam komoditas pangan strategis.

Selain itu, Amran berkeinginan menggarap lahan di 12 provinsi di timur Indonesia, termasuk Maluku, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Papua. Program tadah hujan seluas 4 juta hektare juga ditargetkannya dengan tujuan meningkatkan produktivitas pertanian. Apalagi, hingga kini masih banyak masalah irigasi yang dikeluhkan para petani.

"Strategi lain, memproduktifkan lahan tidur dan membangun pertanian organik di perbatasan," tukas Amran.

Kendati berharap mayoritas lahan digarap oleh rakyat, investor tetap diperlukan guna mengolah dan memasarkan produk petani dan peternak. Karena itu, perlu ada sinergi yang dibangun antara investor san petani rakyat.

"Jadi disinergikan. Kita tetap butuh investor, tapi kita mesti mengeluarkan satu regulasi tentang investor dan rakyat hidup bersama," imbuh Amran. (OL-3)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Soelistijono
Berita Lainnya