Dewan Koperasi Minta Ritel Modern Dibatasi

KETUA Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Nurdin Halid mengatakan bahwa pergerakan perusahaan ritel modern harus dibatasi. Pasalnya, saat ini ritel modern baik dari hulu ke hilir sudah dikuasai segelintir orang saja. Demikian salah satu yang disampaikan Dekopin saat bertemu dengan Presiden Joko Widodo.

"Ada hal yang dikhawatirkan oleh Dekopin yang suatu saat akan menciptakan konflik sosial, yaitu (pergerakan) ritel modern," kata dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/6).

Untuk itu, ia meminta kepada pemerintah untuk membuat suatu kebijakan bahwa perusahaan swasta nasional yang besar cukup mengelola di hulu saja, sementara di hilir diserahkan kepada koperasi. "Coba lihat ritel-ritel modern di mana-mana sampai ke desa. Itu bisa menciptakan konflik sosial," cetusnya.

Usulan tersebut pun, diakui Nurdin, disambut positif oleh Jokowi. Pemerintah, sambungnya, akan membuat kebijakan yang berkaitan dengan perkembangan koperasi dan meminimalisasi perkembangn ritel modern. Kebijakan itu diharapkan tidak akan menciptakan kecemburuan ataupun kesenjangan yang kian melebar di masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, Dekopin juga mengundang kepala negara untuk hadir dalam peringatan Puncak Hari Koperasi pada 12 Juli mendatang di Makassar.

Penasehat Dekopin Burhanuddin Abdullah mengatakan bahwa acara tersebut menjadi ajang penegasan kembali komitmen bangsa untuk membangun perekonomian yang lebih berkeadilan.

"Pihak yang akan hadir dalam kongres tersebut bukan hanya koperasi tetapi juga para pelaku usaha lainnya. Di situ kita akan berembuk dan membicarakan bagaimana caranya supaya komitmen kebangsaan ini tercipta kembali," tandasnya. (X-12)