KKP Minta BPK Lakukan Pemeriksaan Terkait Disclaimer

KEMENTERIAN Kelautan dan Perikanan meminta Badan Pemeriksa Keuangan segera melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) terkait dengan opini "disclaimer" atau tidak menyatakan pendapat terkait laporan keuangan KKP untuk Tahun Anggaran 2016.

"Sebelumnya kita sudah meminta perpanjangan waktu kepada BPK, karena BPK tidak bersedia memberikan perpanjangan waktu, kita minta dilakukan pemeriksaan baru," kata Sekretaris Jenderal KKP Rifky Effendi Hardijanto dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (26/5).

Menurut Rifky, KKP mengakui adanya keterlambatan penyerahan dokumen pertanggungjawaban terkait pengadaan 1.716 Kapal Penangkap Ikan (KPI) pada Agustus 2016. Keterlambatan tersebut, lanjutnya, terjadi karena hambatan kerja yang ditemui galangan (kapal).

Ia berpendapat bahwa hal ini tidak menyangkut kerugian negara sama sekali tidak, hanya saja waktu yang dimiliki KKP untuk menyiapkan laporan keuangan sangat rigid atau kaku.

Sekjen KKP memaparkan, pembangunan 1.716 KPI tersebut adalah program KKP untuk menyediakan kapal penangkap ikan bagi nelayan-nelayan kecil di Indonesia. "Tujuannya agar keberhasilan pemberantasan Illegal Unreported and Unregulated Fishing (IUUF) juga dapat dinikmati oleh nelayan kecil. Di samping itu, KKP juga menginginkan galangan kapal Indonesia tumbuh, terutama galangan menengah ke bawah," paparnya.

Untuk itu, KKP memilih pembangunan kapal dengan sistem e-katalog agar pengadaan kapal dapat berjalan cepat dan efisien, serta dapat menyentuh galangan menengah. Sistem lelang dinilai hanya akan menguntungkan galangan-galangan besar.

Namun, pengadaan KPI tersebut mengalami sedikit hambatan. Penyebabnya, mitra yang berupa galangan menengah memiliki modal kerja yang terbatas. Beberapa galangan bahkan membatalkan kontrak, padahal pembayaran seharusnya sudah diselesaikan pada akhir tahun.(OL-3)