Sekretariat Reformasi Agraria akan Dibentuk

AGAR program reformasi agraria berjalan efektif, perlu dibentuk sekretariat dan project management office (PMO) di setiap kementerian.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan ada enam kementerian yang terlibat dalam program ini, yaitu Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Pertanian, serta Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

"Saya menganggap harus ada PMO-nya sehingga pejabat bertanggung jawab mengenai program masing-masing atau area apa pun sebutannya, yang ada di dalam reformasi agraria," ujar Darmin di kantornya, Jakarta, kemarin.

Darmin mengatakan pemerintah ingin memastikan bagaimana reformasi agraria bisa efektif, apalagi ini bukan pekerjaan yang mudah sehingga dibutuhkan kepala proyek di tiap-tiap departemen.

Adapun kantor sekretariat-nya sendiri nanti berada di kantor Kementerian Perekonomian.

Darmin menjelaskan, di PMO Kementerian Kehutanan yang mengurusi hutan sosial serta pelepasan kawasan hutan harus ada penanggung jawabnya supaya hutan bisa dikembangkan terus-menerus.

Sementara itu di kementerian Agra-ria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/ BPN) bertanggung jawab untuk mengurusi sertifikasi tanah sehingga ada yang bertanggung jawab pada sertifikasi daerah transmigran.

Selain itu, di Kementerian Desa ada PMO yang bertanggung jawab untuk pengembangan satu desa satu komoditas.

"Kenapa itu penting? Karena kami anggap cikal bakal dari clustering, pengembangan pertanian dengan sistem cluster," terang Darmin.

Tiap-tiap kementerian dibebani tugas untuk mencapai target. Kementerian ART/BPN, misalnya, dibebani untuk menyelesaikan 5 juta sertifikat lahan. Begitu juga dengan kementerian lainnya.