Luhut: Reklamasi Tetap Dijalankan

REKLAMASI Teluk Jakarta tidak akan berhenti karena satu orang, sebab proyek reklamasi sudah ada sejak zaman Presiden Soeharto. Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan seusai menghadiri konferensi IORA di Jakarta, Rabu (10/5).

Menurut Luhut, reklamasi Teluk Jakarta memiliki landasan hukum yang kuat. Keppres-nya sudah dibuat pada era Presiden Soeharto diperbaharui pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan dieksekusi Presiden Joko Widodo.

"Jadi, konsistensi kita sudah jelas itu, ini yang perlu dicatat dan ditegaskan kembali. Rencana reklamasi sudah ada sejak zaman Presiden Soeharto, lalu sebetulnya sudah dilaksanakan sebagian di zaman Presiden SBY, jadi bukan di zamannya Presiden Joko Widodo dan seterusnya, dan jangan dikaitkan-kaitkan juga, " kata dia.

Luhut juga mengimbau masyarakat, daripada terus berkonsentrasi pada hal yang itu-itu saja, lebih baik turut membantu mengatasi permasalahan kelautan dan kemaritiman Indonesia, khususnya terkait limbah plastik yang mencemari lautan.

"Bayangkan, plastik-plastik itu dimakan oleh ikan-ikan di lautan, dan ikan tersebut nantinya dikonsumsi masyarakat. Bahaya sekali kan? Apalagi untuk ibu hamil dapat terganggu janinnya," tutur Luhut.

Atas dasar itu pula, lanjut Luhut, diselenggarakan Pertemuan Tingkat Pejabat Tinggi/Senior Official Meeting yang merupakan rangkaian The 2nd IORA Blue Economy Conference. Dalam pertemuan itu disepakati Deklarasi Jakarta untuk ekonomi biru sebagai panduan pengembangan ekonomi biru di kawasan lingkar Samudera Hindia.

Lebih lanjut, Luhut mengatakan kesepakatan ekonomi biru ini merupakan waktu bagi Indonesia untuk menunjukkan sisi kepemimpinannya dalam menangani masalah kelautan.

"Kita buat aksi konkretnya bagaimana, lalu tindak lanjutnya seperti apa. Sekarang kami sedang boost kerja sama dengan Bea Cukai, sehingga sesama negara IORA bisa saling berdagang dengan lebih baik lagi. Kerja sama di sektor pariwisata juga akan ditingkatkan," tandas Luhut. (X-12)