Para Menteri CPOPC Sampaikan Kekhawatiran

NEGARA-negara produsen minyak sawit (council of palm oil producing countries/CPOPC) menyepakati atas langkah-langkah konkrit untuk menghadapi tantangan yang dihadapi penghasil minyak sawit, terkait dengan hambatan-hambatan perdagangan dan kriteria keberlanjutan.

Hal itu terungkap dalam pertemuan tingkat menteri keempat CPOPC, di Jakarta, Selasa (11/4). Pertemuan dipimpin bersama oleh Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution, dan Menteri Industri Perkebunan dan Komoditas Malaysia Datuk Seri Mah Siew Keong.

Dalam siaran pers Kementerian Luar Negeri, Rabu (12/4), disebutkan para menteri sepakat atas komunike bersama yang mencakup pembahasan pada pertemuan, dan menyampaikan tanggapan terhadap Resolusi Parlemen Eropa mengenai Minyak Sawit dan Deforestasi di Hutan Tropis.

Para menteri menyampaikan kekhawatiran yang mendalam atas resolusi tersebut yang memiliki dampak-dampak negatif terhadap perdagangan minyak sawit.

Kekecewaan juga disampaikan para menteri atas berbagai isu pada resolusi. Misalnya, Parlemen Eropa merekomendasikan mengembangkan sistem sertifikasi tunggal yang pada dasarnya mengesampingkan skema-skema sertifikasi yang ada walau telah dikembangkan oleh para negara produsen seperti ISPO dan MSPO.

Lebih lanjut, tuduhan yang salah karena menganggap produksi minyak sawit global melanggar HAM dan standar sosial yang memadai, sehingga mengesampingkan kenyataan bahwa minyak sawit adalah penggerak ekonomi yang penting dan menyediakan kesempatan kerja serta menjadi penghasilan utama bagi masyarakat miskin.

Penghapusan secara berkala minyak sawit dari program biofuel Uni Eropa pada 2020 sulit dimengerti, mengingat alternatif lainnya berdampak buruk bagi lingkungan.

Anggota CPOPC menekankan bahwa isu-isu lingkungan hidup tidak selayaknya digunakan sebagai alat untuk melakukan diskriminasi dan pembatasan terselubung dalam perdagangan.

Tindakan serupa bertentangan dengan prinsip utama untuk perdagangan yang terbuka, dan didasarkan peraturan internasional serta perdagangan internasional yang bebas dan berkeadilan.

Para menteri juga menekankan pentingnya pendekatan para pemangku kepentingan (multi stakeholders) untuk terus memperbaiki keberlanjutan dan penerimaan minyak sawit di pasar global. Sehubungan dengan hal ini, CPOPC merencanakan menyelenggarakan berbagai dialog untuk bertukar pandangan dengan para pemangku kepentingan, seperti petani kecil, sektor bisnis, negara-negara importir minyak sawit dan para LSM. Pertemuan tingkat menteri CPOPC selanjutnya dijadwalkan Desember 2017. (OL-4)